| by admin | No comments

10 Desember, Hari HAM Sedunia

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 Desember dipilih sebagai Hari Hak Asasi Manusia karena bertepatan dengan hari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948.

Politik Indonesia

UDHR adalah dokumen sejarah yang menjabarkan hak-hak masyarakat. setiap orang. untuk seseorang tidak dapat dihapus tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dll. Sejauh ini dokumen ini telah diterjemahkan ke lebih dari 500 bahasa dan merupakan dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia.

Britanica menulis penetapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dilakukan pada sidang paripurna Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Desember 1950. Saat itu, keputusan diambil oleh semua pihak untuk mengundang negara anggota PBB.

Pertemuan tersebut menyebutkan bahwa tema akan dipilih setiap tahun untuk menarik perhatian sebagai bagian dari upaya hak asasi manusia. Diantaranya adalah diskriminasi, pengentasan kemiskinan dan perlindungan korban pelanggaran HAM. Politik Dunia

Sejak 1968, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara berkala memberikan penghargaan hak asasi manusia pada setiap peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Hari Hak Asasi Manusia seringkali menjadi ajang protes terkait hak asasi manusia, seperti kekerasan, penangkapan dan penahanan para pengunjuk rasa selama protes.

Salah satu protes yang terjadi pada Hari Hak Asasi Manusia terjadi di Mongolia. Pada Hari Hak Asasi Manusia 1989, protes pada akhirnya memicu runtuhnya pemerintah komunis negara itu.

Kali ini tema peringatan Hari HAM Sedunia adalah “Recover Better” atau “Recover Better”. Pemilihan tema ini terkait dengan pandemi Covid-19 yang sedang berkembang. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ini untuk memastikan bahwa segala sesuatu dapat dipulihkan dan bahwa hak asasi manusia juga menjadi pusat upaya pemulihan. Berita Politik Terkini

Selain itu, peringatan Hari Hak Asasi Manusia kali ini juga harus dapat memperbaiki kegagalan yang diekspos dan dieksploitasi oleh Covid-19, serta menerapkan standar HAM untuk mengatasi ketimpangan. pengucilan dan diskriminasi yang berurat berakar, sistematis dan antargenerasi.

Politik Indonesia

Leave a Reply