| by admin | No comments

Polemik RUU Otsus Papua

Pada September 2020, Papua kembali menghangat. Masyarakat dan aktivis mahasiswa yang turun ke jalan sudah mengutarakan aspirasi otonomi khusus Papua yang habis tahun ini. Aksi tersebut kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya.Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Sendiri Khusus Provinsi Papua. Undang-undang tersebut […]

Read More
| by admin | No comments

Kontoversi Pemberian Lahan ke PP Pemuda Muhammadiyah

Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menyediakan hampir 20.000 hektar lahan untuk Objek Reformasi Pertanian (TORA) yang dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah mengundang kontroversi pekan ini.Lahan seluas 19.685 hektar yang tersebar di selatan Sumatera dinilai tidak layak untuk dikelola oleh Pemuda Muhammadiyah sebagai ormas Islam. Politik Indonesia Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Pertanian (KPA), Dewi Kartika, mempertanyakan […]

Read More
| by admin | No comments

Penyebab BPOM Stop Penelitian Vaksin Nusantara

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan uji klinis vaksin Nusantara tidak memenuhi prinsip klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin.Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan ada ketidaksesuaian antara lokasi penelitian vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan pihak yang sebelumnya mengajukan ke komite etik. Artinya penelitian dilakukan bersama Dr. Kariadi Semarang. […]

Read More
| by admin | No comments

Wacana Jabatan “Presiden 3 Periode”

Wacana “presiden tiga masa” kembali mengemuka ketika seorang politisi tingkat tinggi, Amien Rais, mengambil alihnya. Namun jauh sebelum itu, pertanyaan ini sudah dimulai tepatnya pada 2019. Saat itu, Wakil Ketua Umum MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa usulan untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah datang. Politik Indonesia Anggota DPR […]

Read More
| by admin | No comments

Penunjukkan Langsung Pj Gubernur Jelang Pemilu 2024

Ratusan daerah akan dipimpin oleh Plt Kepala Daerah (Pj.) Yang dilantik oleh pemerintah pusat pada 2022-2024. Para ahli percaya bahwa menjelang pemilihan umum 2024, sistem ini akan menguntungkan orang-orang yang dekat dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa partai.Terpilihnya ratusan kepala daerah sementara oleh pemerintah merupakan hasil dari UU Pilkada dan UU Pilkada, yang secara serentak […]

Read More
| by admin | No comments

Pembatalan Revisi UU Pemilu

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat melakukan perubahan undang-undang pemilu (UU) dari daftar program legislatif nasional prioritas tahun 2021 (Prolegnas). Keputusan itu diambil dalam rapat kerja DPR Baleg dengan pemerintah yang secara khusus membahas soal UU Pemilu dan beberapa UU lainnya. Politik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang mewakili […]

Read More
| by admin | No comments

Ketentuan Pajak Pulsa, Voucher, dan Token Listrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan baru tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian pulsa, paket perdana, voucher, dan token listrik. “PPh dan PPh kredit / starter pack, suku cadang listrik dan voucher masih berlangsung, sehingga ketentuan tersebut tidak mengatur jenis dan objek perpajakan baru. Ketentuan tersebut tidak mempengaruhi harga pulsa / starter pack, […]

Read More
| by admin | No comments

Gaduh Partai Demokrat

Hasil survei Union’s Public Opinion Polls (POPS) menunjukkan bahwa tingkat kelayakan Partai Demokrat turun signifikan dari hasil pemilu 2019 dari 7,77% menjadi 5,4%. Memang, persepsi pemilih menunjukkan bahwa ada potensi konflik internal di lingkungan Partai Demokrat yang akan bermuara pada dual governance menjelang Pemilu 2024. Politik Indonesia Partai Demokrat juga dianggap sebagai partai paling berisik […]

Read More
| by admin | No comments

Kisruh Perpres Tentang Miras Hingga Pencabutan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat izin investasi miras (miras) di empat wilayah Indonesia secara resmi dicabut oleh Presiden.Jokowi mencabut penyelesaian tersebut setelah mendengar komentar dari berbagai kelompok masyarakat, seperti ilmuwan, MUI, NU, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Politik Indonesia << Setelah mendapat sumbangan dari ulama-oulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas (ormas) serta […]

Read More