| by admin | No comments

Pengamat : Pj Kepala Daerah Sebaiknya dari Sekda

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pemerintah mengangkat seorang sekretaris daerah (Sekda) menjadi pejabat kepala daerah (Pj) untuk menjabat sebelum Pilkada tahun 2024. Hal ini dinilai lebih baik ketimbang perwira senior TNI-Polri yang menjadi penjabat kepala daerah. “Menurut saya, lebih baik pemerintah mengangkat Sekda saja. Karena Sekda-lah yang tahu persis apa yang terjadi dengan […]

Read More
| by admin | No comments

Potensi Kekacauan Pilkada Jika Digelar April 2024 ?

Wakil Ketua Komisi II RPD RI Luqman Hakim mengingatkan pemerintah akan potensi kericuhan pada fase pemilu 2024 jika digelar pada April atau Mei 2024. “Saya prediksi akan ada kekacauan di tahapan Pilkada jika referendum berlangsung pada April atau Mei 2024,” kata Luqman di Jakarta, Sabtu (25/9/2021). Politik Indonesia Menurut Luqman, pemerintah dalam refleksinya terhadap usul […]

Read More
| by admin | No comments

Alasan Pencoblosan Dilaksanakan Pada Hari Rabu

Komisioner KPU Indonesia Pramono Ubaid menjelaskan mengapa hari pemilihan untuk pemilu 2024 adalah Rabu dan tidak ada yang lain. Menurut dia, hal ini untuk mendorong masyarakat datang ke TPS dan tidak memilih sebelum hari raya pemilihan anggota parlemen tahun 2024. Politik Indonesia “(Rabu) semoga pemilih terpacu untuk datang ke TPS dan tidak memilih untuk berlibur,” […]

Read More
| by admin | No comments

Analisa Pakar : Rencana Undur Pemilu 2024

Penetapan tahapan Pilkada 2024 ditunda karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir dalam rapat gabungan dengan Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (6-9). Sejumlah pengamat menduga ada kaitan dengan pidato yang menambah atau memperpanjang mandat presiden.DPR, pemerintah, dan KPU membentuk satuan tugas bersama untuk membahas persiapan pemilihan anggota DPR dan […]

Read More
| by admin | No comments

Membedah Kekuatan Politik Partai Koalisi

Partai koalisi yang berkuasa kini semakin mendominasi parlemen setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menyatakan keanggotaannya. Saat ini hanya ada dua partai oposisi di parlemen, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sisanya adalah Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan […]

Read More
| by admin | No comments

Survei : Popularitas Capres 2024

Lembaga riset independen Index Indonesia telah merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan partainya terhadap calon-calon calon presiden 2024. Yang mencolok adalah popularitas capres di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Politik Indonesia Alhasil, lima nama populer dan dinilai berpotensi di Pilpres 2024. Mereka adalah Prabowo Subianto (populer 98,3%), Anies Baswedan (95,4%), […]

Read More
| by admin | No comments

Pakar : Amandemen UUD 1945 Saat Ini Tidak Harus

Pakar tata negara Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah UUD 1945. “Menurut saya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah konstitusi dasar saat ini,” kata Andi, Jumat (3/9/2021) Politik Indonesia Selain itu, Andi mengatakan isu saat ini ingin mengubah UUD 1945 untuk membuat masa jabatan […]

Read More
| by admin | No comments

Di Balik Pertemuan Jokowi Dengan Partai Koalisi

Pengamat Politik dan Pemerintahan Habibie Center Bawono Kumoro menilai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi terkait dengan perubahan UUD 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Bawono merasa pertemuan itu lebih dari sekadar diskusi tentang penanganan pandemi Covid-19 dan pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan ada kemungkinan pertemuan akan diadakan sebelum perubahan untuk […]

Read More
| by admin | No comments

MK Tetapkan TWK KPK Sah

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa Tes Inspeksi Nasional (TWK) bagi pegawai KPK adalah sah dan konstitusional. Vonis yang diajukan KPK Watch Indonesia mengajukan uji materi UU KPK dan meminta pengadilan menyatakan Tes Wawasan Nasional (TWK) inkonstitusional.Pemohon juga meminta pengadilan memerintahkan BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak memenuhi TWK. […]

Read More