| by admin | No comments

Aksi OPM Samakah Dengan Aksi Teroris ?

Gerakan teror Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum berhenti. Selain menentang negara, OPM juga meneror masyarakat Papua. Ada yang percaya bahwa aksi teroris OPM bisa dikualifikasikan sebagai aksi organisasi teroris.

Politik Indonesia

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Pembangunan Kemanusiaan (PSKP) Efriza mengatakan, sudah sepantasnya OPM dikaitkan sebagai organisasi teroris. Pasalnya, aksi yang dilakukan selama ini telah menelan korban tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga masyarakat Papua.

“OPM menolak keras otonomi khusus Papua (Otsus) dan menuntut Papua merdeka sepenuhnya dari Indonesia,” ujarnya dalam webinar bertajuk “OPM sebagai organisasi teroris,” Jumat (15/1/2021).

Ia menjelaskan, serangan teroris telah dilakukan, misalnya zona OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) 8 Intan Jaya membakar pesawat misi PT. MAF awal Januari 2021.

Serangan teroris OPM juga dilakukan terhadap upaya pembangunan pemerintah di Papua dengan menewaskan puluhan karyawan PT. Istaka Karya yang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada 2018.

“Kami sering melihat kekejaman OPM saat mereka menembaki helikopter TNI yang mengevakuasi tentara dan membawa angkutan logistik ke pedalaman Papua. Lalu penikaman tukang ojek di Intan. Jaya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa wujud de facto kehadiran negara dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan melalui pemberian dana otsus yang ditingkatkan dan berbagai pembangunan infrastruktur.

Namun di sisi lain, kata dia, tindakan OPM justru bertolak belakang dengan posisi pemerintah, termasuk menunjukkan perlawanan seolah tak ingin Papua makmur.

Oleh karena itu, Efriza merasa selain menggunakan pendekatan wellness juga harus dibarengi dengan pendekatan militer untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dengan memasukkan OPM sebagai organisasi. teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Akibatnya, ketika menjadi organisasi teroris tidak bisa diintervensi oleh PBB dan membatasi gerak OPM misalnya tidak bisa memberikan uang dari luar, katanya. Berita Politik Terkini

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, masyarakat tidak “mengetahui” serangan teroris OPM yang selama ini memakan korban baik dari aparat keamanan maupun dari masyarakat sipil Papua. Varian radikalisme di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu dari segi politik, keyakinan dan tindakan. Kategori dan tindakan politik terlihat di OPM yaitu tindakan brutal yang merambat. aksi teror, ”ujarnya.

Menurutnya, aksi terorisme OPM tidak didasarkan pada simbol-simbol agama melainkan pada aspek geografis yang semakin berbahaya karena akan merusak wilayah NKRI jika akan dilakukan. terus berlanjut.

Willem Wandik, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih memperkuat diplomasi di tingkat lokal dan internasional untuk membendung persoalan Papua.

Ia juga mengimbau agar pemerintah fokus pada penyelesaian masalah di Papua seperti marginalisasi, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi masyarakat yang rendah, integrasi sosial budaya.

Kekerasan politik yang meluas yang belum sepenuhnya diselesaikan dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Nduga, Wamena, Intan Jaya dan banyak lainnya harus menjadi perhatian pemerintah jika stabilitas sosial ingin dipertahankan di Papua, katanya.

Selain itu, menurutnya pendekatan dialog harus selalu dilaksanakan oleh pemerintah, meski saat ini belum ada pendekatan baru untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Willem mencontohkan keberhasilan pemerintah menyelesaikan masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan menggalakkan dialog.

Namun, ia mengingatkan, dialog harus selalu berlangsung dalam kerangka prinsip kesetaraan dan mereduksi ego masing-masing pihak untuk mencapai perdamaian di Tanah Cenderawasih. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply