| by admin | No comments

Alasan BIN Kini Berada di Bawah Presiden

Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Politik (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan mengapa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi berada di bawah koordinasi kementeriannya. Menurut Mahfud, presiden memiliki kebutuhan yang lebih langsung untuk produk intelijen negara.

“BIN melapor langsung kepada presiden karena badan intelijen negara memiliki kebutuhan yang lebih langsung untuk presiden. Tetapi setiap kemenko dapat meminta informasi dari BIN. Sebagai Menteri Politik dan Keamanan, saya selalu menerima informasi dari kepala BIN dan sering meminta BIN untuk mengumumkan pertemuan Kemenko, “kata Mahfud di akun Twitter resminya.

Politik Indonesia

Selain itu, ia juga menjelaskan penambahan fungsi kementerian koordinasi politik dan keamanan berdasarkan fungsi presiden. Dia mengatakan bahwa penambahan fungsi kemenko harus diatur dalam Perpres.

Mahfud memberikan contoh penambahan fungsi itu, misalnya di bidang yang bersifat antar pemerintah, seperti pengelolaan bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah. “Contoh lain: pemrosesan akun HIP, meskipun pemrosesan akun secara teratur ada menteri teknis. Juga menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kasus apa pun, jika ada masalah yang lintas sektoral atau lebih tepatnya memiliki implikasi spesifik, Presiden dapat menunjuk Menteri Koordinator untuk melakukan tugas-tugas khusus, ”katanya.

Mahfud menambahkan bahwa Menko Polhukam juga secara khusus ditugaskan menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Bahkan jika kementerian LHK tidak berada di bawah koordinasi Polhukam. Demikian juga, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan ditugasi menangani masalah kerukunan dan organisasi keagamaan, meskipun Kementerian Agama berada di luar koordinasi hukum dan keamanan. “Karena itu, tugas khusus ekstra yang tidak teratur sering diperlukan,” tambahnya. Berita Politik Terkini

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan dekrit presiden baru (Perpres) yang mengatur kementerian politik, hukum dan keamanan. Salah satu hal yang berbeda dari peraturan presiden kementerian untuk mengoordinasikan masalah politik, hukum dan keamanan adalah bahwa tidak ada kekuatan untuk mengoordinasikan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Pasal 4 Perpres No. 73 tahun 2020, yang mengatur fungsi koordinasi kementerian untuk koordinasi masalah politik, hukum, dan keamanan, sangat berbeda dengan pasal 4 peraturan presiden tentang kementerian untuk koordinasi urusan politik. , legal dan legal, yaitu Perpres nomor 43 dari tahun 2015. Ada lembaga yang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 4 Perpres lama menetapkan bahwa Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan mengoordinasikan 10 kementerian / lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Politik Dunia

Selanjutnya, Kementerian Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kehakiman, BIN, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nasional Indonesia, dan badan-badan lain dianggap perlu. Pasal 4 Perpres baru tidak mengandung poin BIN.

Politik Indonesia

Leave a Reply