| by admin | No comments

Analisa Pakar : Rencana Undur Pemilu 2024

Penetapan tahapan Pilkada 2024 ditunda karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir dalam rapat gabungan dengan Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (6-9). Sejumlah pengamat menduga ada kaitan dengan pidato yang menambah atau memperpanjang mandat presiden.
DPR, pemerintah, dan KPU membentuk satuan tugas bersama untuk membahas persiapan pemilihan anggota DPR dan Pilkada 2024. Salah satu hasil rapat tim itu adalah pemilihan berlangsung pada 28 Februari dan pemilihan pada 27 November 2024.

Namun, kesepakatan tersebut belum menjadi keputusan resmi. Undang-undang tersebut sebenarnya mengharuskan keputusan pemilu dan pilkada harus disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam rapat kerja.

Politik Indonesia

Di sela-sela diskusi, Tito juga mengatakan bahwa keputusan tersebut belum final. Saat itu, tanggal pemilihan masih 28 Februari 2024. Tanggal ini memicu protes masyarakat karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

“Belum ada keputusan resmi. Mungkin sudah ada yang menyampaikan ke publik, tapi 28 Februari itu hari raya Galungan, harus otomatis dilaksanakan dan tidak bisa berlaku,” kata Tito di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu. . (9/6).

Pokja gabungan itu akhirnya memindahkan tanggal pemungutan suara menjadi 21 Februari 2024. Tanggal tersebut diperkirakan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat kerja antara RPD Komisi II, pemerintah, dan KPU pada Senin (6-9).

Rencana itu dibatalkan. Tito mengirim surat ke DPR yang menyatakan mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah diwakili tim ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

Ketua Komisi II RPD Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat pengambilan keputusan ditunda hingga 16 September 2024. RPD menunggu kehadiran Tito untuk mengambil keputusan pada dua pemilu tahun 2024.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya berharap bisa diambil keputusan pada rapat pemilihan umum 2024 dan Pilkada agar KPU bisa segera memulai persiapan.

Dalam pertemuan itu, keseriusan pemerintah juga dipertanyakan. Wahyu Sanjaya, anggota DPR dari Partai Demokrat, mempertanyakan mengapa pemerintah gagal menganggarkan persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Berita Politik Terkini

“Pertanyaannya apakah pemerintah masih berencana menggelar pemilu pada 2024? Kalau tidak mau, tidak perlu menggelar rapat lagi,” kata Wahyu saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin ( 6 Desember). ). / 9).

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin percaya ada tanda-tanda pemerintah menunda keputusan pemilu. Ia mengaitkannya dengan pidato pergantian presiden yang tengah ramai diperbincangkan.

Ujang mengatakan, wajar jika masyarakat curiga dengan tindakan pemerintah. Pasalnya, Tito tidak hadir dalam rapat penting penentuan acara Akbar pada 2024. Selain itu, persiapan akan dimulai awal tahun depan.

“Ini pada dasarnya adalah kebuntuan antara pemerintah. Pada dasarnya mereka ingin memperpanjang mandat. Sepertinya negosiasi di sini dan dimundurkan,” kata Ujang.

Menurut Ujang, indikasi penundaan keputusan terkait Pilkada dan Pilkada 2024 juga didukung oleh beberapa pernyataan Tito Karnavian. Salah satunya menyangkut niat untuk mencari sistem politik karena pemilihan kepala daerah langsung itu mahal.
Ujang mengatakan pernyataan itu merujuk pada kembalinya pemilihan kepala daerah atau kepala negara oleh parlemen. Dia menganggap hipotesis itu tidak benar dan berbahaya.

“Demokrasi mahal di mana-mana, begitu juga pemilihan tidak langsung. Apakah tidak ada korupsi di DPRD? Itu karena dia harus memilih anggota DPRD,” katanya.

Dihubungi terpisah, Asrinaldi, pengamat politik Universitas Andalaldi, mengatakan wajar jika pemerintah menduga pemerintah akan menunda pembahasan Pilkada dan Pilkada 2024. Namun, dia masih akan melihat manuver Tito pada pertemuan 16 September nanti.

“Kita lihat saja nanti apakah ada program besar lagi? Dalam hal itu, kita harus bertanya atau curiga ada kepentingan lain di balik penundaan itu,” kata Asrinaldi.

Asrinaldi mengatakan Jokowi telah berulang kali menolak kursi kepresidenan untuk meningkatkan jumlah pidato. Dia berharap Jokowi tetap berpegang pada pernyataan itu.

Meski begitu, Asrinaldi tak memungkiri ada pihak di sekitar Jokowi yang terus mendorong pidato tersebut. Misalnya, relawan Jokowi Mania yang menawarkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 karena pandemi.

“Mereka tidak akan kehilangan manfaat setelah Pak Jokowi tidak berkuasa. Mereka disebut bandit predator atau bandit nyasar pada masa Mancur Olson,” katanya. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply