| by admin | No comments

Anggaran Parpol Naik ?

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes meminta semua pihak mengikuti revisi undang-undang pemilu dan pemilu. Arya juga mencontohkan kenaikan anggaran parpol saat peninjauan.
“Yang terpenting, Pasal 11A menyebutkan ada kenaikan anggaran untuk partai politik,” ujarnya dalam diskusi online.
Politik Indonesia

Menurut Arya, ada dua aspek yang juga perlu diperhatikan, yakni soal pendanaan dan nominasi. Pasal 11 mengatur bahwa pemilihan nasional dan daerah dibiayai oleh APBN. Pada kasus sebelumnya, pilkada dibiayai oleh APBD.

Selain itu, kata Arya, UU Pilkada dan revisi Pilkada juga berpengaruh pada proses rekrutmen dan partisipasi politik. Dalam desainnya, dia melihat bahwa perubahan telah terjadi dalam rezim sanksi jika pelanggaran, seperti mahar atau hadiah, diamati.

“Yang terpenting, kita perlu melihat apakah perubahan itu berpengaruh pada hasil pemilu. Misalnya, kualitas kebijakan kita akan membaik atau tidak,” ujarnya.

Soal pencalonan, Arya mengatakan RUU Pilkada menyebutkan bahwa parpol terbukti mendapat imbalan dalam tender untuk pemilihan parlemen dan pilkada tidak boleh mencalonkan calon pada periode pemilu berikutnya.

Dari sisi dana kampanye, Arya mencatat kontribusi kepada DPD masih sangat rendah. Ia juga tidak menemukan ketentuan dalam RUU tentang penelitian, transparansi, dan akuntabilitas terkait dana kampanye.

Di sisi lain, Arya mengatakan, revisi UU Pilkada juga akan memengaruhi kualitas caleg terpilih. Dia melihat kemungkinan perubahan dalam mekanisme pemilihan kandidat di dalam partai dalam undang-undang pemilu yang baru. Berita Politik Terkini

Selanjutnya, Arya mengatakan perombakan tersebut akan berdampak pada persaingan antar pihak. Dalam pandangannya, persaingan yang ketat akan mempengaruhi kualitas calon terpilih.

Selain itu, Arya mengatakan, revisi UU Pemilu akan memengaruhi perilaku pemilih dan keterwakilan politik. Namun, dia tidak melihat banyak perubahan dalam revisi kali ini.

Menurutnya, revisi yang sudah beberapa kali dilakukan belum membuat parpol melakukan reformasi internal.

“Agar pengaruhnya tidak terjadi, baik di tingkat partai maupun di tingkat representasi,” kata Arya.

Arya menambahkan, peninjauan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan suara partai dan dukungan publik. Kemudian, revisi UU Pemilu juga diduga terkait dengan pihak yang mengontrol pemerintah.

“Ketika tidak memiliki kendali penuh, mereka biasanya melakukan tindakan hukum, berkomunikasi dengan orang asing atau berinteraksi dengan masyarakat,” ujarnya.

Revisi UU Pilkada dan Pilkada masuk dalam program legislatif nasional prioritas DPR tahun 2021 (Prolegnas). RUU revisi tersebut mengatur rencana pemilihan kepala daerah serentak berikutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan UU Pemilu sebelumnya, pilkada serentak dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2024, serta pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply