| by admin | No comments

Apa Itu Omnimbus Law & Manfaatnya ?

Omnibus law berasal dari bahasa Latin dan berarti “untuk segalanya”. Sering merujuk pada definisi istilah hukum Barat, Kamus Hukum Hitam menggambarkan hukum omnibus sebagai upaya untuk mendayung di antara dua atau tiga pulau. Dengan kata lain, seluruh peraturan baru sengaja dibuat pada saat yang sama, menggantikan lebih dari peraturan lain saat ini. Konsep ini, yang dikutip dalam Undang-Undang Daring, hanya dapat menggantikan beberapa artikel dalam suatu peraturan dan / atau mengekstraksi seluruh isi peraturan lainnya pada saat yang bersamaan.

Memang, penerapan konsep hukum omnibus meniru undang-undang berdasarkan tradisi adat Anglo-Saxon. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia dan Suriname telah mengadopsi undang-undang omnibus ini. Di Irlandia, misalnya, peraturan tentang sifat hukum diadopsi pada 2008 membatalkan 3.225 undang-undang.

Politik Indonesia

Jauh sebelum ini, penerapan pendekatan ini di Amerika Serikat telah dicatat sejak tahun 1888. Para pembuat keputusan lokal menyebutnya hukum yang meresap. Ini ditandai dengan perjanjian pribadi tentang pemisahan dua jalur kereta api di Amerika. Pada tahun 1967, desain metode ini menjadi populer. Pada waktu itu, sekretaris hukum Amerika, Pierre Trudeau, dikutip dalam Law Online, mengajukan KUHP. Konten tersebut mengubah hukum pidana yang menyangkut banyak hal.

Seiring waktu, undang-undang omnibus juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Alasan mereka menggunakan konsep ini hanya karena kepraktisannya yang dapat memperbaiki banyak resep yang bermasalah. “Percepat penyusunan undang-undang dengan merancang undang-undang yang meresap sambil memperbaiki undang-undang bermasalah saat ini,” tulis media.

Di Indonesia, UU Omnibus digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah, seperti dikutip oleh Warta Economy, fokus pada tiga hal, yaitu undang-undang perpajakan, penciptaan lapangan kerja (Cilaka) – didemonstrasikan oleh para pekerja seperti yang dijelaskan di awal artikel dan pemberdayaan UMKM. Menurut Jokowi, pemerintah kini telah merancang 79 undang-undang yang mungkin terkena dampak Undang-Undang Omnibus.

Jokowi mengatakan dengan keyakinan bahwa proses penyederhanaan aturan yang berorientasi keuangan dapat meringkas jam kerja. Bayangkan, kata Jokowi, jika setiap review diserahkan ke DPR, prosesnya bisa lebih dari 50 tahun. Politik Dunia

Secara lebih rinci, Undang-Undang Omnibus akan merevisi 1.244 artikel dalam 79 undang-undang yang mencakup 11 kelompok yang berurusan dengan penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; pekerjaan, fasilitas, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; mudah dicoba; bantuan untuk penelitian dan inovasi; Administrasi pemerintah; menjatuhkan sanksi; pembelian tanah; investasi dan proyek publik; zona ekonomi, baik itu zona industri. Pakar negara Jimmy Z Usfunan, menjelaskan dalam hukum online, meskipun Indonesia menganut sistem peradilan sipil, konsep hukum omnibus dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal.

Pertama, masalah mengkriminalkan pejabat pemerintah. Hingga saat ini, katanya, banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan perkiraan mereka untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan penggunaan anggaran, karena jika ternyata menjadi kerugian, itu bisa jatuh di bawah undang-undang anti-korupsi.

Kedua, hukum Omnibus di Indonesia dapat digunakan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung iklim investasi. Dalam hal ini, lanjutnya, UU Omnibus dapat menyelesaikan hukum dan peraturan yang saling bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Meskipun ada niat baik untuk pembangunan ekonomi, penerapan aturan ini secara efektif tidak ada sejak awal. Seperti revisi undang-undang BPK, diskusi yang berlangsung cepat tanpa campur tangan dari publik, Jokowi juga diminta untuk mengatur alam semesta kostum untuk mempercepatnya dalam seratus hari. Efeknya? Potensi Komunitas untuk memantau dan berkontribusi pada aturan-aturan ini, tentu saja, bahkan lebih sedikit.

Dari perspektif tenaga kerja, undang-undang ini memungkinkan pemerintah dan donor untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap karyawan, termasuk pemecatan tanpa pemecatan, upah rendah, cuti kastrasi dan lainnya. Misalnya, jika dari sudut pandang perempuan, undang-undang Cilaka benar-benar “menghapus” perlindungan perempuan. Tidak ada hak khusus untuk bersalin, menstruasi atau untuk menjamin nasib wanita. Berita Politik Terkini

Mengenai lingkungan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan dalam publikasi resminya kepada editor Eye of the Politics bahwa undang-undang omnibus hanya akan melakukan kerusakan besar pada aspek pertambangan dan lingkungan di Indonesia. Ini termasuk paparan, keracunan dan pemindahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari bencana lingkungan. Tidak hanya itu, Merah mengatakan, undang-undang Omnibus akan berusaha untuk menghilangkan tahapan produksi ketika perusahaan berusaha untuk mengeksploitasi pertambangan. Belum lagi masalah kegagalan negara ketika perusahaan tidak membayar royalti, serta sanksi lingkungan yang mengakibatkan sanksi administratif.

Jadi jika pemerintah masih ingin mendorong undang-undang omnibus untuk membawa lebih banyak manfaat ekonomi, kita harus lebih kritis. Mengapa ekonomi naik, tetapi nasib kelas pekerja seperti kita harus menderita. Mengapa menarik ratusan investor asing ketika lingkungan dilanggar sepenuhnya. Mengapa tidak terus meningkatkan tenaga kerja jika fasilitas karyawan tidak diperhitungkan. Jika kita tidak bisa lagi bertarung karena pemerintah terus berlanjut, kita bisa melawannya dengan mengkritiknya. Itu mungkin kelemahan iman.

Politik Indonesia

Leave a Reply