| by admin | No comments

Apa Itu RUU HIP Yang Menuai Kontroversi

RUU HIP adalah Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang setuju untuk dibahas sebagai inisiatif DPR selama rapat pleno 12 Mei 2020. RUU HIP disetujui oleh PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Meskipun PKS hanya menyetujui jika RUU tersebut diperbaiki, seperti MPRS-TAP tentang larangan Marxisme / Komunisme dan penghapusan artikel tentang Ekasila. Kemudian Demokrat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi.

Politik Indonesia

Pada tanggal 2 Juni 2020, FPI, BNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan pernyataan yang menolak undang-undang HIP karena berpotensi memicu kebangkitan komunisme. Penolakan itu juga terjadi ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan pemberitahuan pada 12 Juni 2020. MUI menolak keberadaan UU HIP karena diyakini mengubur Pancasila di Ekasila.

UU HIP menimbulkan kontroversi publik karena undang-undang tersebut memuat klausul tentang Trisila dan Ekasila di salah satu artikel. RUU itu memuat istilah Trisila dan Ekasila di bagian 7. Paragraf itu memuat tiga bagian. Dalam para. 1 menyatakan bahwa fitur terpenting Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat keluarga yang menggabungkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi / politik dan demokrasi ekonomi menjadi satu kesatuan. Politik Dunia

Dalam ayat 2, karakteristik utama Pancasila Trisila, yaitu nasionalisme sosial, demokrasi sosial, dan keilahian budaya. Sementara dalam ayat 3, Trisila sebagaiman dimaksud di ayat 2 mengkristal di Ekasila, yaitu gotong royong. Tujuan RUU HIP sebagaimana diatur dalam ayat 1, ketentuan umum RUU HIP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Pembahasan RUU HIP dipandang mengesampingkan aspek historis, filosofis, hukum dan sosiologis Pancasila sebagai landasan negara dan ideologi yang disatukan oleh para pendiri bangsa. Ini juga dapat mengalihkan perhatian negara untuk mengendalikan pandemi co-19. RUU HIP juga kontroversial karena Keran MPRS tentang resolusi PKI tidak termasuk dalam pertimbangan “ingat” RUU tersebut.

Tap MPRS adalah dekrit Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, deklarasi sebagai organisasi yang dilarang di semua wilayah negara dan melarang kegiatan apa pun dalam penyebaran atau pengembangan Komunis / Marxis. Konsep Leninis. Berita Politik Terkini

Ratifikasi RUU HIP dalam pleno DPR juga dianggap sangat tergesa-gesa bersama dengan tiga RUU lainnya, yaitu RUU Corona, RUU Penanggulangan Bencana, dan RUU Minerba. Pada saat itu, tidak ada sesi untuk mengajukan posisi fraksi, jadi tidak jelas fraksi mana yang setuju dan yang menolak, sehingga transparansi sangat dipertanyakan.

Politik Indonesia

Leave a Reply