| by admin | No comments

Corona Tembus 200 Ribu, Mungkinkah Pilkada Ditunda ?

Politik Indonesia

Sikap Presiden Jokowi yang tidak ingin menunda Pilkada 2020 dinilai terkait erat dengan kepentingan dinasti politik. “Petahana sudah menempuh perjalanan jauh, seperti dinasti keluarga, oleh menteri, wakil presiden, dan presiden. Jika pemilu ditunda, itu juga demi kepentingan terbaik mereka,” kata Agus Riwanto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/08). ).

Selain kaitannya dengan dinasti politik, Agus menjelaskan kendala penundaan pemilu juga terkait dengan biaya politik yang harus ditanggung oleh partai politik dan calon yang maju. “Dari proses hingga tahap pencalonan, butuh biaya yang tidak murah. Belum lagi kemampuan mendebat calon, biaya mahar, bahkan pendaftaran yang lebih sedikit. cukup sulit, ”jelasnya. Sementara dari sisi ekonomi, Agus menjelaskan penundaan tersebut akan merugikan karena pemerintah telah menyisihkan anggaran khusus untuk pilkada guna memimpin APBN dan APBD. Anggaran ini antara lain digunakan untuk persiapan teknis seperti pembelian berbagai jenis peralatan pada tahap pemilihan. Biasanya Agus melanjutkan, UU Pilkada berisi ketentuan penundaan pemilu. Namun, keputusan penundaan itu tetap ada pada pemerintah.

“Dari segi aturan, hukumnya jelas. Pasal tersebut menyebutkan, jika terjadi sesuatu, pemerintah, DPR, dan KPU bisa membahasnya kembali untuk ditunda. Masalahnya sukarela dan berani. atau tidak, ”kata Agus. Agus mengatakan, ada banyak implikasi yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum memutuskan menunda pemilihan kepala daerah.

Berita Politik Terkini
Keputusan penangguhan ini diatur oleh peraturan pemerintah, bukan Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2020, yang dialihkan ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Perpres tersebut menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 akibat bencana tak wajar berupa wabah virus corona (Covid-19). Namun pada Selasa (9/8) kemarin, Jokowi yakin pilkada masih akan berlangsung. Pasalnya, tidak ada negara, termasuk Indonesia, yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Merujuk pada UU Pilkada, penundaan pemilu nyatanya bisa berulang hingga pandemi berakhir. Penundaan tersebut nantinya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 122A UU 6/2020 tentang Pilkada, terlihat jelas bahwa keputusan penundaan pilkada diambil bersamaan dengan kesepakatan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Dalam peraturan KPU tersebut, ketentuan lain mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan kini diatur. Jika pemerintah ingin menggelar pilkada, Agus mengatakan harus ada penegakan ketat protokol Covid-19. Jika kita membayangkan proses registrasi bagi pasutri yang beberapa waktu lalu banyak diminati, maka penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu perlu lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan.

Selain itu, ada sejumlah tonggak pilkada lain yang berpotensi menimbulkan keramaian, yakni kampanye, pencoblosan, dan penghitungan hasil pemilu. “Harus ada aturan yang lebih ketat untuk desain tahap penting ini agar tidak banyak lagi keterlibatan publik yang tersisa,” ujarnya.

Politik Dunia
Sementara itu, Direktur Pengkajian Politik Ujang Komarudin mengatakan, konsekuensi paling parah akan dirasakan parpol dan calon calon jika pemilu ditunda lagi. “Sulit tentunya karena sudah lama mempersiapkan, ekonomi habis, tiba-tiba terekspos,” ucapnya. Namun, Ujang mengingatkan, pelaksanaan pilkada ini tidak hanya untuk kepentingan parpol dan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya klaster akibat pilkada. Baru-baru ini, 46 calon pimpinan daerah dinyatakan positif Covid-19. “Kalau calon kepala daerah terkena mahkotanya dan bisa naik lagi, itu jadi masalah. Kalau calonnya dipukul sekarang, bagaimana kita menangani pemilih,” kata Ujang.

Untuk itu, dia menegaskan penyelenggaraan pilkada ditunda hingga situasi berakhir akibat pandemi ini. “Sebaiknya Pilkada tidak berlangsung pada 2020,” ujarnya.

Politik Indonesia

Leave a Reply