| by admin | No comments

Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan sejumlah poin dalam rangka uji materi omnibus law n°11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja (UU 11/2020). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Omnibus Law 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja tidak sesuai dengan Konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Lantas apa dampak putusan MK yang menyatakan Omnibus Law 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Job Creation Act 11 Tahun 2020 harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Politik Indonesia

Sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Omnibus 11 Cipta Kerja UU 2020 tidak konstitusional, aturan ini tampaknya tidak memiliki banyak dampak pada saat ini. Omnibus Act 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja masih berlaku. Pasalnya, MK telah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyempurnakan Omnibus 11 UU tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus 11 UU tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah juga menegaskan akan melaksanakan putusan MK tersebut. Kabinet akan menyempurnakan UU Omnibus 11 2020 tentang penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang bersangkutan dengan menyiapkan amandemen undang-undang dan melaksanakan arahan MK lainnya, sebagaimana tertuang dalam putusan MK tersebut,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, setelah menghadiri putusan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan, Kamis (25/11).

Meski demikian, Airlangga memastikan Omnibus Law Cipta Kerja 11 Tahun 2020 yang disahkan tahun lalu tetap sah secara konstitusional. Hal ini berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan perbaikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan dari Omnibus 11 law tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja tetap berlaku. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pemerintah hanya dapat mengeluarkan aturan baru yang bersifat strategis jika telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja. Berita Politik Terkini

“Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” kata Airlangga. Omnibus Law 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja merupakan hukum universal yang merevisi sejumlah undang-undang sekaligus. Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Setelah disahkan tahun lalu, peraturan tersebut telah ditolak oleh sejumlah pihak, seperti mahasiswa, pekerja, pemerhati lingkungan dan lain-lain. Pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat, dan segera terjadi, menjadi dasar penolakan undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja 11/2020 bersyarat inkonstitusional.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam sidang resmi UU Cipta Kerja 11/2020 yang dipublikasikan secara online pada Kamis 25/11/2021. Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan syarat, sepanjang tidak ditafsirkan tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak diterbitkannya Undang-undang ini. Putusan,” kata Anwar.

Dari 9 hakim MK, sebanyak 5 hakim mengabulkan permohonan uji materiil, sedangkan 4 hakim menyatakan dissenting opinion. Sedang menyusun undang-undang baru atau revisi. undang-undang tidak menjaga asas keterbukaan sejak awal, meskipun telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak, namun pertemuan tersebut dianggap belum mencapai undang-undang. Demikian pula MK sedang mempertimbangkan RUU yang mempersulit penciptaan lapangan kerja publik untuk mengakses. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply