| by admin | No comments

DPR Menolak Amandeman UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia (DPD) Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, mengatakan partainya akan mundur atau mogok jika MPR memaksakan agenda tertentu pada RI dalam amandemen UUD 1945.
Abdul menilai anggota DPD RI menolak amandemen UUD 1945 yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Dia menyatakan penolakannya terhadap beberapa agenda dalam amandemen misalnya. Penambahan tiga periode kepresidenan.

“Jika posisi DPD RI diabaikan dan beberapa pihak di luar DPD RI terus memaksakan kepentingannya, DPD akan keluar dari ruang sidang,” kata Abdul dalam keterangan tertulis.

Politik Indonesia

Abdul mengingatkan, perubahan hanya bisa dilakukan jika minimal 1/3 dari jumlah seluruh anggota MPR RI atau sekitar 230 orang diangkat. Selanjutnya, sidang akan dihadiri oleh 2/3 anggota MPR RI.

Dikatakannya, DPD RI terdiri dari 136 orang. Ia menegaskan, banyaknya anggota DPD RI mampu menggagalkan perubahan yang diprakarsai beberapa anggota DPR RI jika ingin memperpanjang masa jabatan presiden.

“Dengan angka tersebut, suara anggota DPD ditambah suara anggota berbagai fraksi bisa menggagalkan rencana kubu yang begitu gencar mengubah konstitusi untuk tetap berkuasa,” katanya.

Abdul juga mengingatkan bahwa DPD RI harus diikutsertakan dalam setiap program legislasi, termasuk amandemen UUD 1945. Hal itu tertuang dalam putusan MK nomor 92/PUU-X/2012. Berita Politik Terkini

Ia memutuskan agar anggota DPR RI memahami ketentuan tersebut. Abdul ingin masyarakat juga memahami aturan tersebut, agar tidak dimanipulasi oleh anggota parlemen.

“Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah agar orang-orang membangun pemahaman mereka sehingga mereka tidak tertipu. Apalagi pemahaman publik akan menjadi kekuatan terbesar untuk menghentikan rencana fraksi-fraksi untuk menggulingkan kehidupan bernegara melalui perubahan konstitusi yang sewenang-wenang,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan pidato amandemen UUD 1945. Dia mengatakan amandemen itu akan fokus pada peningkatan kekuatan MPR RI untuk merumuskan prinsip-prinsip kebijakan negara (PPHN).

Dia mengatakan Indonesia membutuhkan pedoman pembangunan. Pedoman adalah bintang pemandu jangka panjang pemerintah.

Namun, sejumlah pakar politik menilai amandemen UUD 1945 tidak hanya memuat butir-butir PPHN, tapi juga bisa mengubah masa jabatan presiden. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply