| by admin | No comments

Efektifkah Aturan PPKM Mikro?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan peraturan mikro-PPKM yang akan dilaksanakan kepala daerah tentang pembatasan mobilitas warga untuk membatasi peningkatan kasus Corona. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan optimalisasi posko penanganan penyakit virus corona 2019 hingga tingkat desa dan kecamatan untuk pengendalian penyebaran penyakit virus corona. 21, 2021.

Dalam arahan ini, menteri menugaskan gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk dan mengatur PPKM Mikro di daerahnya masing-masing.

Politik Indonesia

“Intinya perubahan di Kediktatoran Kesembilan adalah pembatasan kegiatan untuk zona merah ditutup dan untuk zona lainnya tingkat pekerjaan rumah 75 persen, (sementara) pekerjaan kantor 25 persen,” kata Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal kepada Tirto, Senin (21/6). / 2021).

Untuk program kerja dari rumah dan/atau kerja dari kantor, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat; jam kerja bergantian dalam telework, tidak melakukan mobilisasi menuju area lain dan melakukan pekerjaan di rumah dan di kantor disesuaikan dengan kesepakatan kementerian/lembaga atau individu otoritas setempat. Sementara itu, fasilitas umum, restoran, dan pusat perbelanjaan di zona merah ditutup. Namun, di daerah lain, pemerintah mengizinkan 25 persen dari kapasitas diisi.

“Maksimum (operasional) pabrik itu jam 8 malam waktu setempat,” kata Syafrizal. Instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Tito Karnavian ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021 dan pada saat mulai berlakunya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 memperpanjang masa berlakunya. l Pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial berbasis mikro dan optimalisasi posko penanggulangan penyakit virus corona 2019 di tingkat desa dan kecamatan untuk pengendalian penyebaran penyakit virus corona 2019 a dicabut dan dicabut. Berita Politik Terkini

Eka Afrina Djamhari, Pengamat Ketertiban Umum Kepala Bidang Kebijakan Sosial Perkumpulan Prakarsa, menanggapi instruksi Mendagri tersebut. “Perubahan [instruksi menteri dalam negeri] tidak begitu penting. Akan tetap sulit atau tidak efisien untuk menurunkan kecepatan transmisi,” katanya. Ada beberapa alasan mengapa instruksi tidak efektif. Karena mobilitas perusahaan masih tinggi. Misalnya, masih ada masyarakat informal yang memaksa mereka turun langsung ke lapangan untuk melakukan pekerjaannya. Artinya program pekerjaan rumah hanya berlaku bagi warga yang bekerja di kantor, tetapi bagi warga yang tidak bekerja di kantor, mau tidak mau harus keluar rumah. “Jumlah pencari uang masih tinggi, terutama di sektor informal,” lanjut Eka.

Tidak hanya dengan mengutamakan peran pemerintah dalam menekan angka COVID-19, tetapi masyarakat harus didorong untuk bekerja sama. Sementara Eka memahami virus ini, Eka menyarankan agar pelanggar dihukum selama periode PPKM Mikro, terutama di tingkat RT/RW, di mana mereka ditemukan tidak mengikuti protokol kesehatan, misalnya, “Jika Anda ingin efek jera, Anda harus u sanksi bisa “Namun, sanksi yang ada sudah cukup” untuk publik, tetapi “jangan menyentuh bagian dalam” jika hanya publik Jalan Utama yang diminta untuk patuh. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply