| by admin | No comments

Fungsi DPD Kurang Memadai

Wakil Presiden DPD RI Mahyudin menilai sistem bikameral saat ini telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan sistem parlementer Indonesia. Menurutnya, dalam praktiknya, DPD RI memiliki kewenangan legislatif yang tidak memadai sebagai wakil daerah.
Padahal, kata dia, kelahiran DPD RI yang mewakili daerah seharusnya menjadi kamar kedua untuk menjalankan fungsi kontrol dan keseimbangan serta memonitor otonominya agar tidak menimbulkan kesenjangan di daerah.

Politik Indonesia

Perhatikan bahwa legislatif bikameral adalah sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau badan. Sistem ini umumnya digunakan sebagai perwujudan mekanisme checks and balances antara kamar-kamar suatu badan legislatif.
“Sistem parlementer Indonesia tidak boleh terlalu didominasi oleh partai politik, karena hal ini bisa menciptakan fenomena oligarki dalam kasus ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/2021).

“Setelah memilih sistem dua kamar, ini harus dicapai dengan memaksimalkan peran DPD RI dalam mengurangi disparitas regional. Namun faktanya, fungsi DPD dalam sistem dua kamar di Indonesia masih sangat lemah. ,” dia menambahkan.

Hal itu juga disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun kemarin dalam Executive Brief untuk DPD RI (26/8). Refly mengatakan, DPD RI merupakan lembaga yang memiliki mandat besar karena dipilih dan murni mewakili daerah namun kewenangannya kecil.
Berita Politik Terkini

“Kalau ada amanat yang besar, harus diimbangi juga dengan kewenangan yang besar,” jelasnya.

Refly merasa DPD RI seharusnya memiliki fungsi penetapan dan pengesahan dalam penyusunan undang-undang. Namun, kedua fitur tersebut saat ini belum disetujui oleh DPD RI. Padahal keduanya merupakan fungsi krusial sebagai lembaga parlemen.

“Dalam proses legislasi, peran DPD RI sebatas tahap pembahasan RUU, itupun DPD RI hanya dilihat sebagai fraksi, bukan fungsi bikameral. Begitu juga dengan fungsi kontrol dan anggaran yang dalam praktiknya hanya bergantung pada DPR RI, harus ada pembagian kekuasaan,” pungkas Refly. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply