| by admin | No comments

Implementasi Prokes Pilkada 2020

Protokol kesehatan pada hari pemungutan suara Pilkada 2020 yang digelar kemarin (12/9/2020) kurang maksimal. Dewi Nur Aisyah, Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Kelompok Kerja COVID-19, menjelaskan beberapa temuan pelanggaran berdasarkan pantauan 6.200 TPS di 180 kabupaten / kota di 28 provinsi yang dirilis BNPB. TV, Rabu (9/12/2020) sore.

Salah satunya adalah mendirikan bilik khusus bagi pemilih yang mengetahui bahwa mereka memiliki suhu tubuh yang tinggi – lebih dari 37,3 derajat Celcius – ketika mereka pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini merupakan salah satu kebijakan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyikapi pemilu di tengah pandemi.

Politik Indonesia

Satgas menemukan bahwa TPS khusus untuk penderita demam – gejala badan yang tidak wajar – hanya tersedia di 80 persen TPS. Ada 1.240 TPS yang penduduknya bersuhu tubuh tinggi berbaur dengan pemilih yang sehat. Selain itu, Pokja juga menemukan bahwa hanya 65% TPS yang menyediakan alat pelindung diri (APD) kepada petugas yang menghadapi suhu pemilu yang tinggi.

Kemudian tidak ada wastafel di 1.454 TPS. Selanjutnya, sekitar 10% TPS tidak memantau suhu tubuh pemilih saat hendak pergi ke TPS. Tidak semua TPS diingatkan tentang protokol kesehatan. Hanya 87% yang melakukannya. Tidak kurang dari 91% lebih TPS menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih, sedangkan 92% sarung tangan medis untuk petugas. “Lebih dari 95% TPS telah mengaplikasikan [masker], pelindung wajah 93%,” tambah Dewi. Politik Dunia

Mungkin yang paling serius dari semua pelanggaran adalah ditemukannya pejabat Kelompok Organisasi Pemungutan Suara (KPPS) yang terinfeksi COVID-19 yang masih dalam perjalanan ke TPS. Jumlahnya cukup besar, yakni 1.172 kasus, berdasarkan laporan dari 100.995 pengawas TPS melalui Sistem Pemantauan Pemilu (Siwaslu) hingga pukul 13.30 kemarin.

Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, mengatakan hal itu terjadi di Tomohon, Sulawesi Utara, misalnya. Sebelum hari pemungutan suara, orang yang bersangkutan dinyatakan non-reaktif atas dasar tes antibodi. “Tapi ketika kami memeriksanya di lain waktu, ternyata positif,” kata Fritz.

Anggota Bawaslu lainnya, Afifuddin, mengatakan tidak ingin memberikan sanksi yang gegabah karena “Saya kira situasinya tidak bisa diganti dan penggantian KPPS tidak diatur di KPU”. Pemrakarsa laporan Covid-19, Irma Hidayana, mengatakan sudah berulang kali menyerukan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan hak kesehatan warga dengan terus menyelenggarakan Pilkada 2020. berbagai pelanggaran, menurutnya kelalaian itu sebenarnya terjadi. Ia mencontohkan melalui agen yang tetap dipekerjakan, meski sudah dinyatakan COVID-19.

“Yang positif HIV dan sakit tetap bertugas, meski harus diisolasi agar tidak kita menularkan kepada orang lain,” ujarnya, Kamis (12/10/2020). Saat artikel ini ditulis, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia adalah 592.900 kasus COVID-19 tersebar di 34 kabupaten, dengan penyebaran di 510 kabupaten / kota.

Dedi Supratman, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI), mengatakan dari berbagai kejadian tersebut: “Sangat mungkin terjadi peningkatan jumlah kasus klaster pilkada.” “Bisa bicara demokrasi, tapi jangan korbankan kesehatan rakyat seperti itu,” ujarnya.

Terkait kemungkinan lonjakan kasus, ahli epidemiologi di Universitas Muhammadiyah, Profesor dr. Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto, sebelumnya pemerintah daerah segera memeriksa petugas. Kontrol agen menjadi semakin penting saat kita merenungkan pemilu terakhir. Saat itu, banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan. “Ya, dan ada wabah,” katanya, Kamis. Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply