| by admin | No comments

Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demonstrasi tanda-tanda korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, aksi akan digelar Rabu (17/2/2021) di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Keesokan harinya, 18 Februari, protes serupa akan berlangsung di kantor Kejaksaan Agung. “Kami bertindak mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB karena kami mengikuti protokol kesehatan. Kami bertindak untuk Kantor BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam jumpa pers, Senin (15/2/2021).

Politik Indonesia

Sebelum tindakan diambil, Said menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait barang bukti korupsi. KSPI telah menyatakan sikapnya terhadap Jaksa Agung untuk terus melakukan penyidikan lebih ketat. dia menjelaskan. Dalam penjelasannya, indikasi korupsi yang dilakukan adalah penggelapan dana tenaga kerja sebesar Rp 20 triliun.

Karena KSPI dan pegawai Indonesia sangat yakin Jokowi akan berhati-hati dan menindak jika ada dugaan Rp 20 triliun, indikasi korupsi karena salah urus dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, akan segera dilakukan tindakan, ”jelasnya. Soal korupsi, pihaknya berharap kejaksaan segera menindak. ”Agung bisa secara transparan mendeteksi dan melakukan penyidikan. dimintai keterangan detail berbagai transaksi Mahkamah Agung terkait dugaan suap BPJS Ketenagakerjaan. Berita Politik Terkini

Sebelumnya Kejaksaan Jampidsus telah memeriksa ketua BPJS Ketenagakerjaan sebagai saksi, Selasa (26/1/2021). Sedangkan delapan saksi lainnya diwawancarai pada hari yang sama, yakni HRD selaku CEO PT FWD Asset Management, RP sebagai Direktur Bahana TCW Investment Management dan AN selaku Direktur Pengembangan Investasi di BPJS TK.

Selanjutnya, BS sebagai Deputy Assistant for Regulatory Custody menjadi Deputy Director of Finance, FEH selaku COO Director PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, USA sebagai Director PT Danareksa Investment Management dan IR selaku penanggung jawab urusan pasar saham di BPJS TK pada tahun 2016.

Saksi diminta memberikan informasi untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi dalam investasi keuangan dan pengelolaan dana oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penanganan perkara ini meningkatkan status penyidikan dalam penyidikan berdasarkan surat penyidikan nomor: Print-02 / F.2 / Fd.02 / 2021. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply