| by admin | No comments

Ironi Modernisasi Alutsista

Insiden KRI Nanggala-402 memicu seruan peremajaan alutsista. Masalahnya, ada kendala anggaran militer dan prioritas belanja strategis.
KRI Nanggala-402 sendiri merupakan kapal produksi Jerman pada tahun 1979. Berdasarkan analisis sementara TNI AL, kapal tersebut tenggelam hingga kedalaman 600-700 meter akibat mati listrik saat bertempur dengan torpedo sehingga menimbulkan spiral yang tidak terkendali.

Politik Indonesia

“Kita terpaksa memodernisasi alutsista kita karena kita tidak dipaksa untuk memodernisasi lebih cepat. Ini urgen, kita perlu melakukan modernisasi lebih cepat. Saya yakin alutsista tiga dimensi akan dimodernisasi dalam waktu dekat. Pertahanan bisa dimodernisasi”, dia berkata. pertahanan. Menteri Prabowo Subianto.

Analis militer Soleman B. Ponto mengatakan wacana peremajaan alutsista seringkali terkendala oleh strategi pengadaan yang mengutamakan barang bekas. “Jangan beli lagi kapal bekas, harus punya kapal baru. Sekarang harus berani. Selama ini kita bicara modernisasi, tapi kapal yang datang itu kapal bekas,” ujarnya sinis.

Diketahui, Prabowo berencana mendapatkan jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Rencana ini menuai kritik keras dari kalangan sosial.

Diakui Soleman, alutsista bekas ini lebih murah dan bisa mendapatkan armada lebih banyak. Masalahnya, biaya perawatan dan risiko kecelakaan lebih tinggi. “Lebih baik memiliki dua perlengkapan [pertahanan] baru daripada lima. Masalahnya adalah biaya perawatan yang tinggi. Sepertinya murah untuk dibeli. [Biaya] yang lebih tinggi berbahaya bagi manusia. peralatan, ”katanya.

“Jangan pikirkan kapal tua lagi. Tiga kapal tua sudah tenggelam,” katanya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI itu. Kapal tua yang tenggelam antara lain KRI Pati Unus-384 (2016), KRI Sibarau-847 (2017), KRI Teluk Jakarta 541 (2020). “Tidak ada yang tenggelam baru-baru ini,” tambahnya.

Terkait insiden KRI Nanggala-402, Soleman mengatakan ke depannya dibutuhkan alutsista berupa kapal selam penyelamat. Indonesia saat ini masih bergantung pada armada asing untuk evakuasi. “Hikmahnya [dari kasus KRI Nanggala] kita butuh sekoci. Dulu [pesawat] ada 12 [kapal selam] tapi tidak pernah ada sekoci khusus,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby Rizaldi, Anggota Komisi I DPR, mengatakan peremajaan alutsista, termasuk pembelian kapal selam, pada dasarnya masuk dalam program kapasitas minimum (MEF) tahap III yang berakhir pada 2024. Politik Dunia

“Perlu peremajaan, tapi kami menghadapi beberapa kendala, antara lain persentase [anggaran pertahanan] dari PDB (produk domestik bruto) yang masih sangat rendah dari ideal,” ujarnya. “Kurang dari 1% [dari PDB], 0,8 [%]. Idealnya, [anggaran pertahanan] di atas 1,2% dari PDB, ”tambahnya.

Menurutnya, keberadaan alutsista lama tidak bisa dilepaskan dari terhentinya peremajaan alutsista dalam kurun waktu 1998-2008. Pemerintah kemudian meluncurkan MEF dalam tiga tahap untuk mengejar ketertinggalan. “Sikap TNI AL sangat-sangat cacat, kapalnya sudah sangat tua,” kata Bobby, politikus Partai Golkar.

Terkait pengadaan alutsista bekas, dia mengaku hal itu merupakan strategi sekaligus kompromi atas keterbatasan anggaran militer. Selain itu, kata dia, peremajaan bisa berarti peremajaan formasi lama atau penambahan atau modifikasi formasi. “Idealnya semuanya baru. Hanya ada kendala anggaran yang memaksa TNI, TNI, dan Dephan arif dalam bermain strategi,” ujarnya.

“Mungkin ada kompromi yang memasukkan militer, kenapa [beli] dipakai. Kita baru pastikan undang-undang, payung hukumnya, auditnya, anggarannya bisa terserap dengan baik, bukan kapal. Tidak mungkin”, ujarnya. menjelaskan. Saat membeli kapal selam, Bobby mengatakan jumlah idealnya, mengingat luas total luasnya, adalah 12 unit. Saat ini TNI AL hanya memiliki lima unit. Hal ini juga tertuang dalam Renstra IV atau MEF III.

“Idealnya 12 kapal selam karena luas wilayahnya. Cuma tiga [pembelian], lalu tiga lagi, lalu total delapan. Kita pastikan ada program pengembangan lain dan tidak mengganggu program pembangunan lain,” jelasnya. Ia mengungkapkan, pembelian 12 kapal selam sudah termasuk sekoci. “Peristiwa hari ini, seperti penyelamatan bawah laut atau kapal laut, termasuk rencana strategis lima tahun ini, akan dibeli,” katanya.

Upaya modernisasi alutsista sebenarnya telah dipetakan melalui Minimum Essential Force (MEF) yang diundangkan pemerintah sejak 2007.
MEF dibagi menjadi beberapa fase yang berlangsung selama lima tahun. Tahap I akan dimulai tahun 2010-2014, tahap II 2015-2019 dan tahap III 2020-2024. Harapannya, MEF akan 100% penuh pada tahun 2024.

Namun, Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) menemukan hasil MEF tahap II masih stagnan. MEF tersebut kemungkinan besar akan mencapai target 75,54% pada 2019. Padahal, baru 63,19 persen MEF yang sudah tercapai.

Tidak diragukan lagi bahwa kemajuan dalam memenuhi target MEF di Tahap II sangat minim. Pada tahun 2014 MEF sebesar 54,97%. Artinya, kepatuhan alutsista hanya meningkat 8,22% dalam lima tahun.

“Sangat diperlukan percepatan realisasi MEF karena realisasi MEF hingga tahap II masih di bawah tujuan yang dicanangkan”, tulis dokumen yang terbit pada 5 April 2021 itu.

DPR menilai kinerja MEF TNI AU paling rendah. Kesesuaian alutsista TNI AU hanya 45,19%. Sedangkan TNI Angkatan Darat 78,82% dan TNI Angkatan Laut 67,57%.

Analisis DPR pada 2020 juga menemukan TNI AU memiliki 211 pesawat, 17 radar, dan 20 deterrent air strike (PSU) di depan MEF. Hingga MEF Tahap II selesai, penambahan alutsista TNI AU hanya sebanyak 56 pesawat, 3 radal dan 4 power supply. Hal ini masih jauh dari pencapaian TNI AD dan TNI AL. Berita Politik Terkini

Indonesia masih mengutip dokumen yang sama dengan populasi sekitar 262,7 juta dan 400.000 tentara dan 400.000 cadangan. Sedangkan anggaran pertahanan yang dikerahkan rata-rata $ 7,6 triliun atau 110,4 triliun rupee per tahun.

Anggaran pertahanan Indonesia jauh tertinggal dari Singapura yang hanya berpenduduk 5,9 juta orang, tetapi memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 cadangan, dan anggaran militer $ 11,2 triliun atau 162,7 triliun rupee.

Anggaran sudah terbatas, sebagian besar anggaran pertahanan di Indonesia dicadangkan untuk biaya personel. Pada tahun 2020 misalnya, Indonesia menganggarkan $ 127,35 miliar. IDR untuk sektor pertahanan.

41,6% dari anggaran digunakan untuk biaya pegawai, 32,9% untuk belanja barang dan 25,4% untuk belanja modal. Sementara itu, anggaran untuk program modernisasi alutsista secara khusus dialokasikan sebesar Rp 10,86 miliar.

Politik Indonesia

Leave a Reply