| by admin | No comments

Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021 ?

Sejumlah pihak mengimbau pemerintah mencabut larangan mudik Lebaran 2021 mulai 6-17 Mei 2021. Permintaan itu sejalan dengan klaim kasus virus Corona (Covid-19) yang sudah kadaluwarsa di Indonesia dan dugaan konflik kebijakan.
Misalnya, Majelis Daerah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta pemerintah mencabut kebijakan tersebut karena angka kasus yang turun signifikan di Tanah Air. Selain itu, PWNU menilai program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah cukup berhasil.

Politik Indonesia

Artinya vaksinnya berhasil, mendekati nol, itu (larangan mudik) harus dicabut karena setahun lalu dia tidak pulang, ”kata Khatib. Syuriah asal Jawa Timur, PWNU Safruddin Syarif, dikonfirmasi Selasa. (6/4).

Dengan kondisi tersebut, Safruddin merasa tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk terus melarang warga kembali ke rumahnya pada tahun ini. Pulang, katanya, adalah tempat pertemuan wajib dan sunnah. Tetapi pada saat yang sama, orang juga berkewajiban untuk melindungi hidup mereka dan orang lain.

“Itu yang sulit dipahami masyarakat saat ini. Ini tentang bagaimana kita menerapkan regulasi pemerintah,” ujarnya. Berita Politik Terkini

Sementara itu, Relawan Kepedulian Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau yang lebih dikenal dengan Dokter Tirta meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pemulangan karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang memasukkan shalat tarawih dan Idul Fitri. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mulai membuka keran wisata pada April lalu.

“Larangan mudik terkesan tidak konsisten dan kebijakannya mengejutkan. Saran saya, kebijakan pulang harus direvisi,” kata Tirta melalui caption video yang diunggah melalui akun Instagram @ dr.tirta, Selasa (6). / 4).

Tirta mengatakan jika kebijakan larangan rumah tetap berlaku, kebingungan dan asumsi yang tidak masuk akal akan muncul di masyarakat. Ia juga menilai larangan domisili tersebut sudah tidak berlaku lagi karena masyarakat masih bisa pulang melalui jalur darat seperti wisata sepeda motor.

Hal senada disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan banyak warga yang mempertanyakan larangan kembali ke rumah mereka. Pasalnya, tempat-tempat wisata masih boleh dibuka.

Puan mengimbau pemerintah konsisten dengan kebijakan yang diambilnya dalam mengendalikan mobilitas warga. Ia mengimbau pemerintah segera merampungkan kebijakan terkait mudik, ibadah bulan Ramadhan, dan tempat wisata untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Seharusnya tidak ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Persiapkan mekanisme dan SDM agar pelaksanaan dan pemantauan di lapangan konsisten,” kata Puan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan empat alasan larangan pulang. Pertama, jumlah kasus penularan Covid-19 meningkat selama liburan Natal 2020.

Kedua, lonjakan kasus lebih lanjut terjadi pada bulan Januari dan Februari 2021. Ketiga, penduduk yang lebih tua berisiko tinggi, sehingga perlindungan harus diberikan. Keempat, jumlah kasus meningkat di beberapa negara maju. Untuk itu, pemerintah memperkirakan akan terjadi peningkatan kasus penularan dengan melarang masyarakat pulang pada saat Lebaran tahun ini.

Budi mengatakan, pihaknya akan membatasi jumlah pengoperasian kereta api selama mudik hingga Lebaran tahun 2021 ini. Selain membatasi jumlah pengoperasian kereta api, Budi juga akan membatasi arus angkutan dengan isolasi di 300 lokasi.

Selain larangan mudik, pemerintah juga melarang warganya bepergian ke luar kota selama masa larangan. Pejabat negara (ASN) yang melanggar larangan cuti Libaran 2021 juga diancam dengan sanksi berupa sanksi disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply