| by admin | No comments

Kisruh Draf RUU Larangan Minuman Beralkohol

Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) muncul setelah diputuskannya RUU tersebut diterima oleh DPR RI (Baleg). RUU minuman beralkohol masuk dalam program legislatif nasional tahun 2020 (Prolegnas).

Politik Indonesia
Menanggapi usulan undang-undang tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyadari kemungkinan kriminalisasi berlebihan yang bisa terjadi jika usulan larangan alkohol menjadi undang-undang. Atas dasar itu, Direktur Utama ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, pihaknya menilai usulan larangan minum minuman beralkohol tidak perlu dibahas DPR.

Erasmus mengatakan, setelah membaca usulan pelarangan minol yang tersedia di situs DPR, pihaknya mengakui bahwa undang-undang tersebut akan melakukan pendekatan pelarangan buta.

“Dengan roh yang diasingkan atau larangan membabi buta hanya akan menimbulkan masalah besar, seperti apa yang dihadapi negara Indonesia dengan kebijakan narkoba,” kata Erasmus, Rabu (11/11).

Selain kemungkinan kriminalisasi berlebihan, pengamat lain menilai RUU minuman beralkohol tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai aturan larangan minuman beralkohol tidak mendesak.

“Tidak mendesak. Bisa ditunda. Masih banyak lagi urusan yang mendesak, seperti tagihan kesehatan,” kata Satria Aji melalui pesan permintaan saat dimintai pendapatnya, Kamis. malam (12/11). Berita Politik Terkini

Ia sendiri mengaku tidak setuju dengan kriminalitas jebakan alkohol dalam RUU ini. Padahal, kata dia, seharusnya DPR melakukan kajian menyeluruh dan mengkaji kebijakan sejumlah negara penghasil alkohol.

“Saya tidak setuju dengan hukuman alkohol karena yang mengkonsumsinya bukan alkohol. Ibarat masalah rokok, salah jika terlalu banyak orang, bukan rokok. pelajari kebijakan alkohol di negara maju, ”katanya.

Apalagi jika aturan itu diterapkan, diakuinya akan ada kekhawatiran munculnya tren negatif, khususnya melalui kerja ormas (ormas).

“Kalau RUU itu lolos, saya khawatir pengawasannya dilakukan oleh ormas, sedangkan aparat penegak hukum bukan ormas tapi TNI atau Polri,” kata dia. Satria Aji.

“Seharusnya DPR melakukan pemeriksaan terhadap konsumsi alkohol. Apa saja yang dirusak. Setahu saya, ada pasal akademis sebelum peraturan itu berlaku. Perlu dicek,” ujarnya. dia melanjutkan. Politik Dunia

Sementara itu, Peneliti Center for Indonesian Political Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, alih-alih mengadopsi aturan yang melarang peredaran dan akses terhadap minuman beralkohol (legal) yang terdaftar, pemerintah seharusnya fokus pada penerapan hukum berdasarkan aturan yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa minuman beralkohol dipasarkan dan dipantau, kata Pingkan dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (11/12).

Selain itu, Pingkan meyakini bahwa dari segi sosial, klaim yang semu dari anggota dewan meniadakan situasi empiris masyarakat Indonesia.

Padahal, kata dia, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan di negara lain bahkan masih didominasi oleh minuman beralkohol yang tidak terdaftar atau ilegal.

Ia mencontohkan, hasil penelitian jurusannya pada tahun 2016, 2018 dan 2019 tergolong rendah yaitu kurang dari satu liter per tahun. Penduduk. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan di Thailand, konsumen alkohol terbesar di Asia Tenggara dengan 8,3 liter per. Penduduk.

Selanjutnya Pingkan mengutip data Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa konsumsi alkohol ilegal atau tidak tercatat di Indonesia adalah 0,5 liter, sedangkan legal atau tercatat 0,3 liter per kapita penduduk.

Tingginya konsumsi alkohol ilegal atau palsu, kata dia, harus menjadi cerminan tersendiri dalam penegakan hukum.

Selain itu, tidak adil Indonesia sebagai negara hukum masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas agama di Indonesia, kata Pingkan.

Politik Indonesia

Leave a Reply