| by admin | No comments

Kisruh Perpres Tentang Miras Hingga Pencabutan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat izin investasi miras (miras) di empat wilayah Indonesia secara resmi dicabut oleh Presiden.
Jokowi mencabut penyelesaian tersebut setelah mendengar komentar dari berbagai kelompok masyarakat, seperti ilmuwan, MUI, NU, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Politik Indonesia

<< Setelah mendapat sumbangan dari ulama-oulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas (ormas) serta tokoh agama lainnya, saya sampaikan lampiran Perpres pembukaan penanaman modal baru di industri minuman, saya nyatakan akan ditarik, ”kata Jokowi. dalam siaran persnya, Selasa (2/3).

Ormas Islam dan partai politik juga berubah sikap. Sejak awal, mereka dengan keras menolak penyelesaian tersebut, langsung berbondong-bondong mendukung proses pemecatan Jokowi.

Misalnya, Robikin Emhas, Ketua Dewan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengatakan keputusan Jokowi mencabut Perpres itu sangat masuk akal.

Presiden PP Muhamamdiyah Haedar Nashir pun mengapresiasi hal tersebut. Ia menilai langkah pencabutan itu mencerminkan sikap politik yang positif dari pemerintah karena terbuka untuk kritik dari berbagai elemen masyarakat. Politik Dunia

Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Jokowi untuk meninjau kembali semua regulasi alkohol menyusul pencabutan Perpres 10 tahun 2021. Presiden MUI Asrorun Niam mengatakan, diperlukan tindakan tambahan terkait peredaran alkohol di Indonesia.

Diketahui, tiga ormas Islam utama di Indonesia pada awalnya sangat menolak keras izin investasi minuman beralkohol. Mereka percaya bahwa berinvestasi dalam alkohol dapat berdampak negatif bagi masyarakat.

Sejumlah parpol juga menolak Perpres tersebut. Beberapa di antaranya sudah disebutkan oleh PPP, PAN dan PKS.

PPP menilai aturan tentang izin investasi minuman beralkohol sudah keterlaluan. Sementara itu, PAN mengatakan regulasi itu lebih banyak ruginya daripada kebaikan. PKS menyebut industri alkohol sebagai ancaman bagi bangsa.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang mengusulkan agar investasi minuman beralkohol bisa diperbolehkan di dalam negeri melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021.

“Karena ada kearifan lokal di daerah ini. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal tersebut,” kata Bahlil, Selasa (2/3). Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply