| by admin | No comments

Kisruh Tata Kelola Komunikasi Pemerintah

Pengamat komunikasi politik Anang Sudjoko menilai fenomena ketidaksepakatan antara pusat dan daerah mencerminkan kisruh dalam tata kelola komunikasi pemerintah.

Politik Indonesia

“Dari sisi komunikasi organisasi, koordinasi di lingkungan pemerintah pusat masih kurang,” kata Anang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/12).

Menurutnya, kekacauan komunikasi internal bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kurangnya kemampuan komunikasi menteri, dan kedua, karena kepemimpinan seorang presiden yang lemah.

Namun, melihat kisruh komunikasi itu berulang kali terjadi, ia menduga penyebabnya karena lemahnya kepemimpinan seorang presiden.

“Akarnya adalah perdana menteri bekerja untuk presiden, yang dilakukan kementerian adalah membantu tugas presiden,” katanya. “Kalau (pernyataan) itu keluar begitu saja, itu menimbulkan kekacauan dan presiden tidak mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang berulang kali terjadi. Lalu apa itu? indikasi lemahnya kepemimpinan seorang presiden semakin kuat, ”ujarnya.

Selain itu, kata dia, komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah akan menjadi kontraproduktif dan mengganggu fungsi pemerintahan di daerah. Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Paling lambat kemarin adalah saat Mahfud mengatakan tidak apa-apa mempekerjakan HRS. Seorang Menteri Politik dan Keamanan seharusnya memiliki data intelijen yang solid, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi? Ridwan Kamil dipanggil. (polisi), Anies dipanggil, ”ujarnya.

Dengan latar belakang massa Rizieq sendiri, ia mendukung pernyataan publik Ridwan Kamil yang meminta pertanggungjawaban Mahfud.

“Menurut saya Ridwan Kamil benar, buang saja. Jika (pernyataan) itu dipublikasikan, itu akan mengecewakan. Ketika kita berbicara tentang etika organisasi pemerintah, jika ada perbedaan, Anda tidak bisa pergi. Tapi itu nama yang berantakan, beberapa sudah kecewa. berat, jadi buang saja, ”katanya. Berita Politik Terkini

Salahkan tuding antara pusat kota dan daerah sejak Covid-19

Pengamat komunikasi politik Kunto Adi Wibowo mengatakan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terlihat memburuk sejak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Komunikasi yang buruk, kata dia, mengakibatkan saling menyalahkan. Sedangkan untuk Covid-19 sendiri, ia menilai masalah komunikasi pusat-daerah merupakan akibat dari benturan kepentingan.

“Kalau itu pandemi Covid-19, kita harus patuhi epidemiologi. Sekarang mungkin ada konflik kepentingan. Baik itu kepentingan ekonomi dengan epidemiologi dan segalanya. Jadi kadang-kadang ketika daerah telah mengambil pertimbangan epidemiologi, pusat menggunakan yang lain. “pertimbangan,” katanya.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, pemerintah harus segera memperbaiki manajemen komunikasi. Ia bahkan mengatakan bahwa job description dibuat jika perlu.

“Komunikasi harus dikelola, job descriptionnya. Itu kewenangan komunikasi pemerintah pusat, itu pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah mempelajari etika komunikasi guna meredam perdebatan kontraproduktif di masyarakat. “Bimbingan teknis, bimtek. Setidaknya bisa dikurangi, ”ucapnya. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply