| by admin | No comments

Komisi XI DPR Tentang Pajak Mobil Baru Gratis: Revisi

Politik Indonesia

Fraksi Gerindra XI Komisaris DPR RI Kamrussamad mengatakan, rencana pemerintah tepatnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin menghapus pajak mobil baru pada Maret lalu harus ditinjau kembali.

Anggota Komisi XI DPR mengatakan pemerintah harus benar-benar mengkaji mendalam, dan mengevaluasi pembebasan pajak mobil baru di negeri jiran.
Anggota DPR RI Kamrussamad (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kamrussamad mengatakan hal itu untuk melihat apakah mobil baru tanpa muatan tersebut benar-benar dapat memicu minat membeli sepeda motor roda empat baru di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian atau bahkan menghilangkan penerimaan negara.

“Hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui apakah benar-benar dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian,” kata Kamrussamad. Politik Indonesia

Kamrussamad mencontohkan, hal serupa memang diterapkan di negara tetangga, yakni Malaysia. Namun belum dapat dipastikan apakah implementasi kebijakan ini di Indonesia sudah tepat, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Apalagi, menurut Kamrussamad, industri otomotif Indonesia tidak seperti Malaysia. Dia mengatakan Malaysia telah memberlakukan pengurangan 100% pajak penjualan untuk mobil yang dirakit di negara itu dan 50% untuk mobil yang dirakit di negara asal.

Oleh karena itu, lanjutnya, jelas perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait pidato ini jika akan diterapkan di Indonesia. Politik Dunia

“Bagaimana rencana pencapaian target pertumbuhan industri otomotif? Ini membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif sebelum kebijakan resmi dikeluarkan,” ujarnya.

Kamrussamad juga mengingat dengan gamblang pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidatonya ini. Penjelasan dan pendapat Sri Mulyani, kata dia, memang diperlukan karena dia bendahara negara.

“Kita juga harus mendengarkan pandangan dan penjelasan dari Sekretaris Perbendaharaan terkait revisi PMK PPnBM DTP dan kajian OJK (DP) 0% terkait serta pengurangan ATMR kredit (aset tertimbang menurut risiko),” ujarnya. dideklarasikan.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo melaporkan Kementerian Keuangan telah menyetujui rencana kebijakan pembebasan pajak mobil baru yang sebelumnya ditolak Sri Mulyani Indrawati. Berita Politik Terkini

Sebagai bukti, Yustinus mengungkapkan, pernyataan atau keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menjadi keputusan bersama antar kementerian / lembaga.

Sesuai keterangannya. Pernyataan itu hasil koordinasi bersama. Pertimbangannya ada di keterangannya, kata Yustinus.

Leave a Reply