| by admin | No comments

Kontoversi Pemberian Lahan ke PP Pemuda Muhammadiyah

Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menyediakan hampir 20.000 hektar lahan untuk Objek Reformasi Pertanian (TORA) yang dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah mengundang kontroversi pekan ini.
Lahan seluas 19.685 hektar yang tersebar di selatan Sumatera dinilai tidak layak untuk dikelola oleh Pemuda Muhammadiyah sebagai ormas Islam.

Politik Indonesia

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Pertanian (KPA), Dewi Kartika, mempertanyakan dasar hukum kebijakan pemberian konsesi lahan yang masuk dalam TORA Jokowi karena tidak sesuai dengan aturan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, sementara itu, menyatakan bahwa TORA de Jokowi yang akan dipimpinnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan des Forêts issue hal.42 / menlhk / setjen / kum. 1/8/2019 Di sisi lain, Dzulfikar berencana mengelola lahan dengan masyarakat yang sudah tinggal di tempat ini.

Kontroversi rezim Jokowi mengenai pendekatan ormas Islam melalui fasilitas atau anggaran tidak hanya terlihat di kalangan Pemuda Muhammadiyah. Kalau dipikir-pikir, puluhan ribu pesantren yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama juga menerima dana dari pemerintah. Jumlahnya masing-masing berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 50 juta. Pesantren. Belum lagi banyaknya “bingkisan” yang diterima pimpinan ormas Muslim yang belakangan ini semakin menuai kontroversi.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai dengan tindakan itu, pemerintah berusaha untuk merangkul dan mendapatkan dukungan penuh dari dua ormas dengan basis umat yang besar di Indonesia tersebut.

“Selama ini Pak Jokowi diserangnya dari sisi keagamaan, sayap kanan keras ini yang sering kritik Pak Jokowi. Jadi sangat strategis untuk Pak Jokowi untuk beraliansi dengan Muhammadiyah dan NU,” kata Kunto. Selain basis massa yang besar, Kunto berpendapat, tindakan pemerintahan Jokowi yang merangkul dua ormas tersebut bertujuan untuk menjaga opini publik terkait hal-hal yang akan dilakukan pemerintah. Berita Politik Terkini

“Misal perundang-undangan lainnya yang akan disampaikan pemerintah, misal Omnibus Law jilid dua, pasti akan butuh dukungan NU dan Muhammadiyah untuk melegitimasi ini, ini sesuai syariah, dan lain-lain,” ujar pengajar komunikasi politik itu.

Kunto berpendapat tindakan pemerintah terhadap dua ormas tersebut akan berpengaruh terhadap kritik yang selama ini cukup kencang dilayangkan, baik oleh NU maupun Muhammadiyah kepada pemerintah.

“NU dan Muhammadiyah akan selalu kritik kalau memang tidak sejalan dengan ajaran mereka, cuma mungkin cara kritik akan lebih halus, atau mungkin tidak akan ganggu tujuan strategis dari Pak Jokowi. ‘Kritik boleh, tapi area ini’,” ucap dia.

Hal yang bisa jadi permasalahan dari itu, menurutnya adalah soal kepercayaan antara pimpinan dan pengurus ormas tersebut dengan warga yang berafiliasi.

Sementara itu, menurut Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Endang Turmudzi, meski pemerintah saat ini aktif memberikan bantuan kepada kedua ormas itu, secara kelembagaan sudah normal. Ia juga menyinggung kontribusi kedua ormas tersebut di Tanah Air, khususnya di bidang pendidikan.

“Mereka punya lembaga pendidikan yang swadana dan bukan dari pemerintah, artinya kontribusi ormas Islam untuk negara cukup besar. Mereka mengajar negeri ini dengan uang mereka sendiri, sekarang mereka mengenyam pendidikan dari anak-anak bangsa, ‘kata Endang.

“Jadi sekarang kalau pemerintah membantu atau memberi, saya kira tidak apa-apa,” tambahnya. Endang berkukuh bahwa ormas Islam dengan “keistimewaan” yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi tidak akan berubah drastis dengan mengkritik pemerintahan negara.

‘Misalnya kalau mendapat bantuan, mereka tidak kritis, saya kira mereka tidak akan tetap kritis, karena dengan kritik ini demokrasi Indonesia sebenarnya berjalan dengan baik. Saya kira jika kita lihat para ahli penelitian, PBB dan Muhammadiyah, masyarakat sipil yang memperkuat demokrasi di Indonesia, ”ujarnya. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply