| by admin | No comments

KPK VS Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan keberatan atas Laporan Pemeriksaan Akhir Ombudsman Indonesia (LAHP) terkait proses perubahan status pegawai menjadi pegawai negeri sipil (ASN) melalui Tes Wawasan Nasional (TWK). Wakil Presiden KPK Nurul Ghufron mengatakan mediator Indonesia terlalu banyak mencampuri urusan internal KPK yang bukan bagian dari pelayanan publik. “Pemerintahan negara ini sebenarnya sudah membentuk ombudsman untuk apa? Untuk menangani pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat, termasuk KPK,” kata Ghufron dalam konferensi pers.

Politik Indonesia

Ghufron juga menjelaskan bentuk-bentuk utilitas yang disediakan KPK misalnya. Penerimaan laporan, pengaduan, kecurigaan seseorang, tuntutan terhadap seseorang dan pelaksanaan putusan pengadilan. “Kalau yang mengadu, yang dilayani KPK tidak puas, diyakini ada maladministrasi, laporkan ke Mediator, tapi kalau ada masalah transfer, masalah staf, itu urusan internal,” ujarnya. Ghufron menegaskan, persoalan personel KPK bukanlah ranah untuk disengketakan oleh mediator.

Meski ada masalah personel di KPK, kata dia, hal itu harus dilakukan oleh Mahkamah Agung Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau nanti ada masalah, kasusnya ke PTUN, ada jalan,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron juga menegaskan bahwa kebijakan Biro Pemberantasan Korupsi tidak dapat dihalangi oleh institusi manapun, termasuk Ombudsman Republik Indonesia. Ia mengatakan KPK adalah lembaga independen yang tidak tunduk pada lembaga manapun.

“Kami tidak tunduk pada institusi manapun di republik ini. Sesuai dengan undang-undang, KPK menjalankan fungsinya dan tidak tunduk pada institusi manapun,” kata Ghufron. “Yang jelas kami garis bawahi, KPK sebenarnya bagian dari keluarga eksekutif, tetapi tidak tunduk pada lembaga manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK itu independen,” ujarnya. Selanjutnya, KPK juga menolak kesimpulan Ombudsman terkait kontribusi materi dalam pelaksanaan tes analitik nasional. Berita Politik Terkini

Ghufron menegaskan hal itu tidak benar dan KPK masih terbuka dalam proses TWK. “Jadi kita harus mengarahkan. Tidak ada dokumen yang kita baca di LAHP yang mengatakan ada penyisipan, seluruh proses terbuka, kalaupun ada proposal, proposal juga proposal terbuka,” katanya. “Dengan ini kami menunjukkan bahwa KPK menentangnya,” katanya.

Ghufron mengatakan KPK akan mengajukan banding ke calo pada Jumat (6/8/2021).

Sedikitnya ada 13 keberatan atas laporan Ombudsman itu. Intinya, KPK menilai Ombudsman tidak berwenang mengusut proses pelaksanaan TWK yang merupakan urusan internal. Oleh karena itu BPK menentang tindak lanjut dari tindakan korektif yang diusulkan oleh mediator. “Dan itu sebabnya kami akan mengajukan keberatan ini kepada broker Indonesia sesegera mungkin besok pagi,” kata Ghufron. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply