| by admin | No comments

Kurungan Penjara 2 Tahun Bagi Yang Hina DPR dan Lembaga Negara

Rancangan KUHP (RKUHP) menawarkan kemungkinan untuk menangkap orang-orang yang menghina lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketentuan tersebut diatur dalam sejumlah pasal dalam Bab IX tentang kejahatan terhadap otoritas publik dan lembaga negara diatur dengan sejumlah ketentuan. Salah satunya ada di pasal 353.

Politik Indonesia

“Barang siapa di depan umum atau dengan lisan menghina pejabat umum atau lembaga negara, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, kita baca dalam pasal pasal sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. rancangan RKUHP. .

Golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 adalah denda sebesar Rp 10 juta.

Menghina lembaga pemerintah melalui media sosial juga dapat dituntut di bawah hukum pidana. Padahal, ancamannya lebih besar, yakni dua tahun penjara. Hal ini dinyatakan dalam pasal 354.

“Setiap orang yang menyerahkan, menampilkan atau menempelkan tulisan atau gambar, atau mendengarkan rekaman atau siaran komputer yang mengandung penghinaan terhadap instansi pemerintah atau instansi pemerintah dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih dikenal masyarakat, dipidana dengan pidana kurungan. aa maksimum dua tahun ‘penjara atau denda maksimum dalam kategori III’, tercantum dalam pasal.

RKUHP juga membolehkan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda kategori III maksimal Rp50 juta jika ada yang menghina DPR karena menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Berita Politik Terkini

Artinya hukuman ini lebih berat dari hukuman sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 353 alinea pertama. 2, dan RKUHP.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan keresahan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”, kita baca dalam Pasal 353 ayat pertama. 2, dan RKUHP.

Namun, RKUHP mengatakan ancaman pidana tidak akan berlaku jika tidak ada pengaduan. Pengaduan hanya dapat disampaikan oleh pihak yang dirugikan. Hal itu diatur dalam Pasal 353 alinea kedua. 3, dalam desain RKUHP.

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan”, kita baca dalam pasal 353 ayat kedua. 3.

Kementerian Hukum dan HAM dikenal memimpin sosialisasi RKUHP di 12 kota sejak awal Mei 2021. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, 12 kota tersebut adalah Medan, Semarang, Denpasar, Yogyakarta, Ambon, Makassar, Padang, Banjarmasin, Surabaya, Mataram, Manado dan Jakarta.

Menurutnya, sosialisasi RKUHP tersebut mempertemukan peserta dari perguruan tinggi, lembaga penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply