| by admin | No comments

Mahfud MD Membentuk 2 Tim Untuk Merumuskan Revisi UU ITE

Politik Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, telah membentuk dua tim untuk memantau kemungkinan peninjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim akan mulai bekerja pada Senin, 22 Februari 2021.

Menko Polhukam, Mahfud MD membentuk dua tim guna menindaklanjuti opsi revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menko Polhukam, Mahmud MD

“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan, satu, perbuatan melaksanakan kriteria agar pasal karet tidak terjadi, kedua mengkaji revisi. Jadi saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sudah membentuk dua tim, ”kata Mahfud dalam video yang diterima Jumat (19/2). Politik Indonesia

Mahfud mengatakan, tim pertama bertugas membuat interpretasi yang lebih teknis dan menetapkan kriteria pelaksanaan untuk barang-barang yang dianggap karet. Tim tersebut nantinya akan bekerja sama dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kemudian tim kedua adalah tim perencana revisi UU ITE, karena ada gugatan, kata dia, UU ini mengandung barang karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi, ”imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, kedua tim nantinya akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Politik Dunia

“Jadi kita akan undang ahli, dengarkan PWI, dengar ahli, semua ahli akan didengar, LSM, akan didengar gerakan pro demokrasi membahas apakah perlu direvisi. Kalau perlu direvisi akan kita revisi. . dan akan kita bicarakan dengan DPR, ”kata Mahfud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan pedoman penafsiran pasal-pasal UU ITE.

Jokowi mengatakan, langkah tersebut perlu diambil karena beberapa pasal dalam peraturan tersebut memiliki multitafsir. Berita Politik Terkini

Tak hanya itu, Jokowi juga melobi revisi UU ITE jika dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan. Revisi ini bisa dilakukan dengan menghapus pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda oleh banyak pihak.

Sementara itu, Sekretaris Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ingin menafsirkan UU ITE secara resmi. Jhonny ingin mengklarifikasi tafsir beberapa pasal UU ITE yang kerap dianggap sebagai “pasal karet”.

Leave a Reply