| by admin | No comments

Masa Jabatan Kepala Daerah Ditambah pada Pilkada 2026, Usul KPU

Politik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan penyelenggaraan pilkada serentak pada 2026 untuk meringankan beban penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Akibatnya, ada perpanjangan masa jabatan seluruh kepala daerah akibat berakhirnya tiga pilkada serentak sebelumnya.

Proposal tersebut menyangkut perombakan pemilu secara serentak dengan revisi undang-undang pemilu. Revisi UU Pilkada di DPR memasukkan opsi pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Politik Indonesia

Namun, pemerintah berkeras pilkada serentak akan berlangsung pada 2024, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, atau terkait dengan pemilihan presiden dan legislatif.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengusulkan agar pilkada serentak dibagi menjadi dua tahap, yakni pilkada serentak dan pilkada serentak. Politik Dunia

Pemilihan umum nasional serentak untuk pemilihan presiden, DPR, dan DPD akan berlangsung pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, akan ada pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan daerah dan DPRD pada tahun 2026.

Ia mengatakan, model dua pemilu sekaligus membuat penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan beban kerja penyelenggara pemilu tidak terlalu berat.

“Rancangan Pilkada serentak 2026 merupakan bentuk win-win solution yang membuat banyak pihak senang dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2). Berita Politik Terkini

Dampaknya, kata Hasyim, masa jabatan kepala daerah dari tiga pilkada serentak sebelumnya diperpanjang hingga 2026.

Sehubungan dengan rancangan Pilkada serentak 2026, kepala daerah Pilkada 2017, 2018 dan 2020 dengan masa jabatan berakhir 5 tahun ke depan (2022, 2023 dan 2024), masa jabatannya adalah diperpanjang sampai pelantikan kepala daerah serentak sukses dilakukan pada tahun 2026, ”ujarnya.

Hasyim mengatakan, istilah perpanjangan juga berlaku bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten / kota. Masa jabatan mereka, yang akan berakhir pada 2024, ditambahkan ke 2026.

“Pimpinan daerah dan anggota DPRD terakhir dengan perpanjangan amanah sampai 2026, dan tidak perlu menjadi Pimpinan Daerah sementara atau interim untuk waktu yang lama,” tambah Hasyim.

Sebelumnya, KPU memprediksikan Pilkada 2024 akan sangat keras di semua daerah bersamaan dengan pemilihan presiden dan parlemen.

Leave a Reply