| by admin | No comments

Membedah Kekuatan Politik Partai Koalisi

Partai koalisi yang berkuasa kini semakin mendominasi parlemen setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menyatakan keanggotaannya. Saat ini hanya ada dua partai oposisi di parlemen, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sisanya adalah Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PAN menguasai partai koalisi.

Penguasaan kursi parlemen PDI-P mencatatkan 27.053.961 (19,33%) suara pada Pemilu 2019. Dengan perolehan suara tersebut, PDI-P kini memiliki 128 kursi di parlemen. Sementara Gerindra meraih 17.594.839 (12,57%) suara dengan 78 kursi, kemudian Golkar meraih 17.229.789 (12,31%) suara dengan 85 kursi.

Politik Indonesia

Setelah itu, PKB meraih 13.570.097 (9,69%) suara dengan 58 kursi di parlemen, kemudian Nasdem meraih 12.661.792 (9,05%) suara dengan 59 kursi.

Setelah itu, PKB meraih 13.570.097 (9,69%) suara dengan 58 kursi di parlemen, kemudian Nasdem meraih 12.661.792 (9,05%) suara dengan 59 kursi.

Kemudian PAN meraih 9.572.623 (6,84%) suara dengan 44 kursi di RPD dan PPP 6.323.147 (4,52%) suara dengan 19 kursi di RPD. Secara total, partai koalisi memiliki 471 kursi atau 81,9% dari 575 kursi di DPR. Sedangkan partai oposisi, Demokrat, meraih 10.876.507 (7,77%) suara dan memiliki 54 kursi di DPR. PKS kemudian memenangkan 11.493.663 (8,21%) suara dan memiliki 50 kursi di RPD. Jumlah total kursi partai oposisi adalah 104, atau hanya 18,1% dari total jumlah kursi di parlemen. Kekhawatiran Amandemen UUD 1945 Penguatan koalisi pemerintah di parlemen bertepatan dengan menguatnya persoalan amandemen UUD 1945 sebagai bagian dari kebangkitan prinsip-prinsip dasar politik Negara.

Bahkan isu amandemen UUD 1945 juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan presiden partai koalisi yang berkuasa di Istana Negara di Jakarta pada 25 Agustus. CEO parameter politik Indonesia Adi Prayitno menduga pertemuan antara Jokowi dan ketua umum partai koalisi tidak hanya fokus pada pandemi Covid-19 yang diberitakan media, tetapi juga pada amandemen UUD 1945.

“Pasti ada hal lain menurut saya, seperti pertanyaan kemungkinan perubahan, terkait dengan kembalinya GBHN atau bahkan terkait dengan tiga tahun kepresidenan,” kata Adi. Dia juga menduga pertemuan itu juga membahas perpanjangan dua tahun masa jabatan presiden dan RPD. Karena sebelumnya sudah ada pidato bahwa Pilkada ditunda dari 2024 menjadi 2027. Berita Politik Terkini

Menurut Adi, presiden membutuhkan dukungan politik untuk membahas masalah serius tersebut, sehingga pada akhirnya para elit partai koalisi berkumpul. “Jelas ketika kita berbicara tentang elit partai koalisi yang datang, kita sudah membicarakan sesuatu yang mendesak. Kita membutuhkan dukungan politik, terutama di parlemen. Parlemen dan elit partai. kebijakan.” dia berkata.

Kecurigaan Adi bukan tanpa alasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Rabu (25/8/2021) membeberkan beberapa isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan partai politik senior (parpol) di koalisi yang berkuasa. Menurut dia, pertemuan tersebut tidak hanya membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tetapi juga keberadaan lembaga negara yang dirasa paling kuat.

“Anda kira ‘KY itu lembaga tertinggi dan paling berkuasa’, padahal tidak. Yang paling berkuasa itu MA, MK bukan, katanya, yang paling berkuasa. Kemudian DPR menyatakan DPR yang paling berkuasa. Semua orang merasa paling kuat,” kata Zulkifli. Saat ini, Zulhas menilai UUD 1945 perlu dievaluasi setelah amandemen sebelumnya. Setelah 23 tahun reformasi, kata dia, demokrasi juga harus dinilai dari arah dan tujuannya.

“Jadi setelah 23 tahun, saya kira hasil perubahan itu perlu dievaluasi. Juga kemana demokrasi kita akan dibawa, perlu dievaluasi,” kata Zulhas. Cerita yang mengemuka dari Ketum PAN di tengah menguatnya koalisi pemerintahan di parlemen, menimbulkan kekhawatiran publik bahwa agenda amandemen UUD 1945 memang sedang fluktuatif. Sementara argumen elit partai bahwa perubahan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali PPHN, kekhawatiran publik bahwa isu-isu lain seperti pembaruan Presiden juga akan dibahas masih tak terbendung.

Setelah mengetahui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), politisi yang berjanji revisi tersebut bertujuan memperkuat KPK, namun memasukkan pasal-pasal yang melemahkan otoritas antikorupsi. Hal yang sama dikhawatirkan akan terulang dalam agenda amandemen UUD 1945. Politisi mungkin awalnya menyatakan bahwa mereka hanya akan menghidupkan kembali PPHN dalam proses amandemen. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa masalah lain, seperti perpanjangan jabatan presiden, juga akan ditangani. Selain itu, partai koalisi yang berkuasa saat ini memegang lebih dari 81 persen kursi di parlemen. Hal ini tentu memudahkan mereka untuk menyetujui program politik apapun, termasuk amandemen UUD 1945.

Oleh karena itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir mengingatkan agar tidak ada kepentingan pragmatis jangka pendek di balik pidato amandemen UUD 1945. Selain itu, Haedar juga mengingatkan bahwa pidato amandemen mencerminkan semangat Haedar mengatakan, hal ini juga tidak boleh bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua pihak yang berkepentingan melalui konferensi untuk mengambil keputusan yang tepat. “Jangan sampai ide di balik amandemen ini malah dibesar-besarkan dalam kepentingan pragmatis jangka pendek yang bisa menambah bobot kehidupan bangsa,” kata Haedar dalam pidato kenegaraannya, dikutip dari kanal YouTube kanal MU, Senin (30). / 2021). Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply