| by admin | No comments

Mengenal Tes TKW, Penyebab 75 Pegawai KPK Gagal

Benydictus Siumlala, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Tes Wawasan Nasional (TWK). Tes ini merupakan asesmen dalam proses pemindahan status pegawai dari KPK ke Badan Layanan Nasional (ASN). Benydictus mengatakan dia tidak diberitahu tentang TWK sampai seminggu sebelum tes diadakan. “Baru sekitar seminggu (informasinya disimpan TWK) sebelum tes dilakukan,” kata Benydictus dalam acara Kajian Kritis Tes Wawasan Nasional Staf KPK: Kemana Negeri Kita Pergi, Minggu (16/5) 2021). “Kalau dulu ada rumor di kantor akan ada tes, akan ada penilaian,” ujarnya.

Politik Indonesia

Benydictus dan pegawai KPK lainnya menerima email dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mencetak kartu ujian yang ditugaskan ke nomor dan ruang ujian.

“Tapi kemudian diambil emailnya ternyata tidak dikoordinasikan dengan bagian SDM (SDM) KPK,” ujarnya. SDM KPK, kata dia, mengirimkan email tindak lanjut yang meminta agar pegawai tidak mengisi informasi yang diperlukan di email yang dikirimkan BKN. Saat ada komunikasi antara SDM KPK dan BKN, pegawai diundang untuk melengkapi email. Kartu yang dicetak oleh karyawan tersebut menandakan bahwa tes tersebut adalah TWK. Padahal, kata Benydictus, ujian yang diikuti sejumlah pegawai KPK itu merupakan ujian moderasi kebugaran.

“Jadi meski kita cetak kartu ulangan, kita tidak tahu bahwa ujian yang harus kita lalui itu adalah ujian indeks moderasi yang biasa dipakai oleh militer Indonesia,” kata Benydictus. “Kami tahu ujian kami adalah ujian wawasan kebangsaan,” ujarnya.

“Jadi meski kita cetak kartu ulangan, kita tidak tahu bahwa ujian yang harus kita lalui itu adalah ujian indeks moderasi yang biasa dipakai oleh militer Indonesia,” kata Benydictus. “Kami tahu ujian kami adalah ujian wawasan kebangsaan,” ucapnya.

Benydictus mengatakan sejumlah pegawai KPK yang ingin menjadi anggota TWK kemudian mencari-cari contoh soal di internet. “Saya juga salah satu orang yang meneliti seperti apa soal tes TWK, apakah sama dengan tes CPNS dan lainnya,” ujarnya. Namun, Benydictus mengatakan materi soal dalam ujian sama sekali berbeda dengan sampel soal TWK yang diperiksa pegawai KPK. “Di sana kita baru tahu bahwa tes itu indeks status moderasi, sedangkan kalau menurut Anda googling, tidak ada contoh soal indeks status moderasi,” kata Benydictus. Politik Dunia

Benydictus pun mengakui, isu yang beredar di media massa adalah apa yang ia dapatkan di bawah TWK. Di sinilah pernyataan yang beredar luas di media, seperti pernyataan bahwa kita diminta setuju atau tidak setuju, semua orang China sama, semua orang Jepang kejam, “katanya. “Homoseksual harus dihukum dengan hukuman fisik, pembunuhan untuk kedaulatan negara, pernyataan resmi dan sejenisnya. Kami diminta untuk setuju atau tidak setuju,” kata Benydictus. Ditambahkannya, ada beberapa subtes di TWK yang terdiri dari pernyataan dan rangkaian pertanyaan terbuka, misalnya terkait kasus Rizieq Shibab.

Nah, pertanyaan seperti apa pendapat Anda tentang kasus Habib Rizieq Shibab? Dia pantas dihukum karena melanggar protokol kesehatan, kata Benydictus.

Dia kemudian mengatakan bahwa ada masalah berbeda yang tidak terkait dengan pemahaman nasional. Menurut Benydictus, hal itu aneh dan sensitif, terutama bagi pegawai KPK. “ Kemudian muncul pertanyaan, seperti mengapa Anda tidak menikah, apakah Anda masih menginginkannya atau tidak? Kok usia ini belum menikah, ”kata Benydictus. Timbul pertanyaan apakah negara didesak untuk tidak menghapus hijab. “Apa pendapat Anda tentang seks bebas dll, yang bagi sebagian dari kita tidak mencerminkan pemahaman nasional,” katanya. Tes (TWK) bagi pekerja yang tidak memenuhi persyaratan transisi dari pegawai KPK menjadi pegawai negeri (ASN). Berita Politik Terkini

Empat poin yang tertera dalam putusan yang ditandatangani Firli dan disahkan di Jakarta pada 7 Mei 2021. Pertama, komunikasi nama-nama pegawai yang disebutkan dalam lampiran putusan ini tidak memenuhi syarat mutasi pegawai KPK. kepada karyawan ASN. Kedua, seperti yang dinyatakan dalam diktum pertama, perintahkan karyawan untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab langsung kepada atasan mereka sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, pencantuman penyitaan dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, putusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila ada kesalahan dalam putusan ini akan diperbaiki sesuai dengan itu.

Politik Indonesia

Leave a Reply