| by admin | No comments

Menilai Kebijakan Pemerintah

Anggota IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 hingga saat ini belum optimal.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah ingin mengurangi jumlah orang yang terpapar COVID-19, namun di sisi lain tidak ingin roda perekonomian terganggu. “Akibatnya kebijakan yang ditempuh masih setengah-setengah. Hasilnya setengah-setengah. Covid-19 masih ada, ya ekonomi tidak stabil,” kata Saleh dalam siaran persnya, Selasa (20/7).

Politik Indonesia

Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap pemerintah bisa melangkah lebih jauh. Yakni, memunculkan program politik yang bisa menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. “Masalah sebenarnya adalah penyebaran virus Covid-19. Apapun kebijakan yang diambil, mengurangi dan memutus mata rantai penularan Covid-19 harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Menurut anggota dewan dari Sumut ini, kesehatan menjadi prioritas utama. Karena kalau orang sehat, mereka bisa bekerja dengan normal.

“Kalau orang sehat, mereka bisa bekerja dengan normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh kembali. Sesederhana itu menurut saya,” kata Saleh. Berita Politik Terkini

Saleh mengungkapkan pendapatnya dengan mengomentari langkah-langkah yang akan diambil pemerintah terkait penahanan COVID-19. Masyarakat masih menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM). Hasil penilaian akan menentukan apakah pemerintah akan memperluas, menutup atau mengadopsi kebijakan yang berbeda pada PPKM darurat.

“Penilaian yang objektif harus dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan PPKM darurat. Kelanjutan tentu harus berdasarkan hasil penilaian,” kata Saleh. Saleh juga mengatakan hasil penilaian penting sebagai tolak ukur karena saat ini ada dua perspektif di masyarakat. Ada yang mengatakan darurat PPKM tidak perlu diperpanjang. Selain tidak efektif, PPKM darurat dinilai sangat mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, apalagi bantuan yang diharapkan masyarakat tidak diterima sama sekali.

“Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” ujarnya. Saleh juga mengatakan ada pihak lain yang menilai PPKM darurat ini berhasil. “Dalam pandangan mereka, jika tidak ada PPKM dalam situasi darurat, lebih banyak orang bisa terpapar. Oleh karena itu, PPKM darurat harus dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang memadai dan sesuai,” pungkas Saleh. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply