| by admin | No comments

MK Pastikan Independen Uji Materi UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tetap independen dalam pengelolaan omnibus law undang-undang penciptaan lapangan kerja. Hari ini, Rabu (4/11), Mahkamah Konstitusi memulai uji materi undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja.

Politik Indonesia
“Yang pasti netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi antara lain dibuktikan dengan diadakannya sidang terbuka,” kata juru bicara MK Fajar Laksono usai konfirmasi, Rabu. 4/11).

Fajar mengatakan, nantinya semua pihak bisa melalui proses judicial review di MK. Ia juga tak terlalu prihatin dengan sejumlah pihak yang mempertanyakan independensi MK saat mempertimbangkan omnibus legislasi UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyangsikan UU Cipta Kerja akan dicabut Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya undang-undang tersebut pada mahkamah konstitusi pada 1 September lalu.

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan undang-undang tata negara adalah “barter”, sehingga MK tidak akan membatalkan undang-undang penciptaan lapangan kerja jika digugat. Apalagi Jokowi sudah lama meminta ke pengadilan agar mendukung omnibus job creation law. Berita Politik Terkini

Mahkamah Konstitusi sendiri telah disita dari empat persidangan terkait UU Nomor 11 tahun 2020 atau Senin (2/11). Tiga dari tuntutan hukum terdaftar dalam gugatan tersebut dan disidangkan hari ini.

Situs resmi mkri.id menyebutkan bahwa gugatan terkait UU Cipta Kerja memang akan masuk dalam agenda penuntutan mulai hari ini.

Dua dari sidang yang direncanakan adalah sidang buruh di Singapura yang diwakili oleh Deni Sunarya sebagai presiden dan Muhammaf Hafidz sebagai sekretaris jenderal. Case ini bernomor 87 / PUU / XVIII / 2020. Politik Dunia

Selanjutnya perkara nomor 95 / PUU / XVIII / 2020 mengenai penguasaan formil dan substantif undang-undang nomor … 2020, batas akhir pembuatan karya yang melawan hukum tahun 1945. Penyerahan atas nama Zakarias Horota , Agustinus Kambuya dan Elias Patege. Saat mengajukan file, undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja tidak diberi nomor.

Politik Indonesia

Leave a Reply