| by admin | No comments

MK Tetapkan TWK KPK Sah

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa Tes Inspeksi Nasional (TWK) bagi pegawai KPK adalah sah dan konstitusional. Vonis yang diajukan KPK Watch Indonesia mengajukan uji materi UU KPK dan meminta pengadilan menyatakan Tes Wawasan Nasional (TWK) inkonstitusional.
Pemohon juga meminta pengadilan memerintahkan BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak memenuhi TWK. Tapi apa yang dikatakan pengadilan?

Politik Indonesia
Terkini”Mosi tersebut tidak sah secara hukum. Kesimpulan. Pokok mosi tersebut tidak sah secara hukum. Keputusan Amar. Penegakan hukum. Menolak sepenuhnya mosi pemohon,” kata Anwar Usman, ketua MK, dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube Mahkamah Konstitusi. , Selasa (31 Agustus 2021). ).

Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C UU KPK inkonstitusional bersyarat.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menurut pendapat Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang yang telah menduduki suatu jabatan tidak dapat diberhentikan dengan alasan jaminan dan perlindungan kepastian hukum. Perlakuan dalam arti pegawai yang telah mengalami perubahan status memiliki peluang yang sama untuk menjadi ASN dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang,” kata Hakim Negara Deniel Foekh dalam putusannya.

“Ketentuan pasal 69B ayat 1 dan pasal 69C UU KPK tidak hanya berlaku bagi pemohon, dalam hal ini pegawai KPK yang tidak mengambil TWK, tapi juga seluruh pegawai KPK,” kata Daniel. Politik Dunia

Dalam putusan ini, keempat hakim negara sepakat dengan putusan tersebut, namun dengan alasan yang berbeda (pendapat bulat). Mereka adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonannya, KPK Watch Indonesia meminta pengadilan untuk memutuskan frasa “dapat dipekerjakan sebagai pegawai penyelenggara negara sepanjang memenuhi persyaratan hukum” dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C KPK Undang-undang bersyarat. inkonstitusionil.

“Kecuali diartikan” dapat dipekerjakan sebagai Pegawai Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Kesediaan menjadi Pegawai Tata Usaha Negara (ASN), 2. Usia tidak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”, membaca petisi dari KPK Watch Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) menyatakan TWK bagi calon pegawai negeri sipil sah dan konstitusional. Mahkamah Agung telah menetapkan PermenPAN-RB nomor 61 Tahun 2018 (berhak kehakiman) sebagai kebijakan tergugat (MenPAN-RB) setelah melalui pembahasan, pembahasan dan konsultasi mengenai gizi terbaik dengan kementerian/lembaga terkait. atau mekanisme yang memastikan pengadaan pejabat melalui penilaian berbasis kompetensi yang objektif dan persyaratan keterampilan lainnya.
Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply