Partai koalisi yang berkuasa kini semakin mendominasi parlemen setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menyatakan keanggotaannya. Saat ini hanya ada dua partai oposisi di parlemen, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sisanya adalah Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan […]
Read More
Lembaga riset independen Index Indonesia telah merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan partainya terhadap calon-calon calon presiden 2024. Yang mencolok adalah popularitas capres di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Politik Indonesia Alhasil, lima nama populer dan dinilai berpotensi di Pilpres 2024. Mereka adalah Prabowo Subianto (populer 98,3%), Anies Baswedan (95,4%), […]
Read More
Pakar tata negara Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah UUD 1945. “Menurut saya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah konstitusi dasar saat ini,” kata Andi, Jumat (3/9/2021) Politik Indonesia Selain itu, Andi mengatakan isu saat ini ingin mengubah UUD 1945 untuk membuat masa jabatan […]
Read More
Pengamat Politik dan Pemerintahan Habibie Center Bawono Kumoro menilai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi terkait dengan perubahan UUD 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Bawono merasa pertemuan itu lebih dari sekadar diskusi tentang penanganan pandemi Covid-19 dan pemindahan ibu kota negara. Dia mengatakan ada kemungkinan pertemuan akan diadakan sebelum perubahan untuk […]
Read More
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa Tes Inspeksi Nasional (TWK) bagi pegawai KPK adalah sah dan konstitusional. Vonis yang diajukan KPK Watch Indonesia mengajukan uji materi UU KPK dan meminta pengadilan menyatakan Tes Wawasan Nasional (TWK) inkonstitusional.Pemohon juga meminta pengadilan memerintahkan BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak memenuhi TWK. […]
Read More
Wakil Presiden DPD RI Mahyudin menilai sistem bikameral saat ini telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan sistem parlementer Indonesia. Menurutnya, dalam praktiknya, DPD RI memiliki kewenangan legislatif yang tidak memadai sebagai wakil daerah.Padahal, kata dia, kelahiran DPD RI yang mewakili daerah seharusnya menjadi kamar kedua untuk menjalankan fungsi kontrol dan keseimbangan serta memonitor otonominya […]
Read More
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia (DPD) Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, mengatakan partainya akan mundur atau mogok jika MPR memaksakan agenda tertentu pada RI dalam amandemen UUD 1945.Abdul menilai anggota DPD RI menolak amandemen UUD 1945 yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Dia menyatakan penolakannya terhadap beberapa agenda dalam amandemen misalnya. Penambahan tiga periode kepresidenan. “Jika posisi […]
Read More
Hasil survei Spectrum Politica Institute menunjukkan bahwa pemimpin daerah dinilai lebih berpeluang mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 daripada militer atau presiden jenderal partai politik.Menurut survei Spektrum Politica Institute, 27% responden percaya pemimpin daerah cocok untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sementara itu, hanya 26% dari mereka yang disurvei percaya militer lebih cocok untuk mencalonkan diri […]
Read More
Wakil Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengaku tak heran lagi hasil jajak pendapat Charta Politica menempatkan PKB di posisi ketiga partai paling berhak. Politik Indonesia Menurut Jazilul, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa PKB masih memiliki kepercayaan publik yang tinggi. Dilihat dari hasil penelitian lainnya, Jazilul mengatakan PKB juga berada di posisi tiga besar atau bahkan dua […]
Read More
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024), Muhammad Qodari optimistis modifikasi UUD 1945 soal durasi amanat menjadi 3 periode sangat memungkinkan jika syarat yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia. dari tahun 1945 ditemui. Politik Indonesia Bahkan, perubahan tersebut diperkirakan akan terjadi pada pertengahan 2022. “Padahal UUD 45 Pasal 37 mengatur bahwa UUD 45 bisa diubah […]
Read More