| by admin | No comments

Mahfud MD Membentuk 2 Tim Untuk Merumuskan Revisi UU ITE

Politik Indonesia Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, telah membentuk dua tim untuk memantau kemungkinan peninjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim akan mulai bekerja pada Senin, 22 Februari 2021. “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan, satu, perbuatan melaksanakan kriteria […]

Read More
| by admin | No comments

Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demonstrasi tanda-tanda korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, aksi akan digelar Rabu (17/2/2021) di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Keesokan harinya, 18 Februari, protes serupa akan berlangsung di kantor Kejaksaan Agung. “Kami bertindak mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB karena kami mengikuti protokol kesehatan. Kami […]

Read More
| by admin | No comments

Komisi XI DPR Tentang Pajak Mobil Baru Gratis: Revisi

Politik Indonesia Fraksi Gerindra XI Komisaris DPR RI Kamrussamad mengatakan, rencana pemerintah tepatnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin menghapus pajak mobil baru pada Maret lalu harus ditinjau kembali. Kamrussamad mengatakan hal itu untuk melihat apakah mobil baru tanpa muatan tersebut benar-benar dapat memicu minat membeli sepeda motor roda empat baru di masyarakat untuk […]

Read More
| by admin | No comments

PDIP Usul Revisi UU Setelah Pilkada Serentak 2024

Politik Indonesia Politisi Partai Demokrat Gulat Indonesia (PDIP) Aria Bima mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) setelah pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.Menurut dia, usulan penataan kembali aturan yang selama ini tidak ditegakkan merupakan hal yang buruk dalam politik dan bisa menurunkan moral DPR. Adapun usulan perubahan UU Pilkada, […]

Read More
| by admin | No comments

Masa Jabatan Kepala Daerah Ditambah pada Pilkada 2026, Usul KPU

Politik Indonesia Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan penyelenggaraan pilkada serentak pada 2026 untuk meringankan beban penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Akibatnya, ada perpanjangan masa jabatan seluruh kepala daerah akibat berakhirnya tiga pilkada serentak sebelumnya. Proposal tersebut menyangkut perombakan pemilu secara serentak dengan revisi undang-undang pemilu. Revisi UU Pilkada di DPR memasukkan opsi pilkada serentak tahun 2022 […]

Read More
| by admin | No comments

3 Hal Soal AHY yang Dikeluhkan Kader Daerah

Politik Indonesia Ahmad Yahya, politikus senior Partai Demokrat, mengatakan ada tiga kader daerah yang mengadukan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.Pertama, kata dia, para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengeluhkan sikap DPP yang meminta dan memungut iuran. Yahya mengatakan, hal itu tidak pernah terjadi pada masa […]

Read More
| by admin | No comments

Pro Kontra RUU Pemilu & Pelaksanaan Pilkada 2024

Revisi RUU Pemilu dan Pilkada menuai pro dan kontra dari masyarakat dan elite parpol, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam draf tersebut.RUU Pemilu dan Pilkada kini masuk dalam program legislatif nasional DPR tahun 2021 (Prolegnas). Politik Indonesia Aturan ini tidak ada dalam pemilu sebelumnya dan dalam UU Pilkada. Dalam UU Pilkada nomor 10 […]

Read More
| by admin | No comments

Anggaran Parpol Naik ?

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes meminta semua pihak mengikuti revisi undang-undang pemilu dan pemilu. Arya juga mencontohkan kenaikan anggaran parpol saat peninjauan. “Yang terpenting, Pasal 11A menyebutkan ada kenaikan anggaran untuk partai politik,” ujarnya dalam diskusi online. Politik Indonesia Menurut Arya, ada dua aspek yang juga perlu diperhatikan, […]

Read More
| by admin | No comments

Program Bela Negara

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pertahanan Negara.Dalam PP yang ditandatangani 12 Januari 2020 itu, persoalan mobilisasi rakyat untuk pertahanan negara sudah diselesaikan. Presiden memiliki kekuasaan untuk memobilisasi warga sipil untuk keperluan pertahanan dan […]

Read More
| by admin | No comments

Aksi OPM Samakah Dengan Aksi Teroris ?

Gerakan teror Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum berhenti. Selain menentang negara, OPM juga meneror masyarakat Papua. Ada yang percaya bahwa aksi teroris OPM bisa dikualifikasikan sebagai aksi organisasi teroris. Politik Indonesia Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Pembangunan Kemanusiaan (PSKP) Efriza mengatakan, sudah sepantasnya OPM dikaitkan sebagai organisasi teroris. Pasalnya, aksi yang dilakukan selama ini telah […]

Read More