| by admin | No comments

Pakar : Pelanggar PPKM Darurat Tidak Bisa Dihukum Penjara

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pelanggar pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak bisa dipidana dalam keadaan darurat. Karena pelanggar PPKM tidak bisa dijerat dengan UU Karantina Nomor 6 Tahun 2018.

Politik Indonesia

“Ya (pelanggar tidak bisa dihukum) karena istilah yang digunakan adalah PPKM, bukan karantina. Jadi menurut KUHP, pelanggar tidak bisa dikenakan hukum karantina,” kata Fickar dalam konfirmasinya, Jakarta, Jumat (16/7/7/). 2021).

Singkatnya, lanjutnya, PPKM darurat itu sama dengan karantina wilayah. Namun, menurut Fickar, pemerintah enggan menggunakan istilah karantina dan lebih memilih menggunakan istilah PSBB dan PPKM.

“PPKM sebenarnya karantina wilayah, tetapi pemerintah tidak mau menggunakan istilah ini karena jika istilah karantina digunakan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah, berarti pemerintah harus menanggung semua. kebutuhan pokok. perusahaan karena itulah istilah PPKM digunakan,” kata Fickar. .

Ia merasa untuk PPKM darurat ini aturannya tidak jelas. Sanksi bagi mereka yang melanggar aturan belum dijelaskan secara rinci. Berita Politik Terkini

“Kami tidak tahu sanksi apa yang diberikan kepada pelanggar. Jika melanggar undang-undang karantina kesehatan, jelas kepada nakhoda, pilot, dan pengemudi bahwa mereka melanggar ancaman hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 15 miliar. Untuk individu, ancamannya satu tahun dan denda $ 100 juta, ”kata Fickar.

Menurut Fickar, pakar peradilan pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan pelanggar PPKM darurat tidak boleh dihukum. Menurutnya, sanksi ringan lebih baik diberikan jika memang diperlukan sanksi bagi yang tidak patuh.

“Sanksinya jangan terlalu berat. Hukuman badan akan menjadi beban negara, sanksi finansial seperti denda akan membebani masyarakat. Yang dibutuhkan adalah penerapan sanksi secara konsisten,” kata Agustinus.

Dia percaya bahwa denda lebih baik bagi mereka yang melanggarnya daripada hukuman pidana. Namun, besaran denda yang akan dikenakan kepada pelanggar harus mempertimbangkan aspek ekonomi dari pelanggaran tersebut.

“Denda adalah sanksi yang lebih baik. Besarannya harus memperhatikan kapasitas pelanggaran. Sekali lagi, yang penting adalah menerapkannya secara konsisten atau menegakkannya,” kata Agustinus. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply