| by admin | No comments

Pembatalan Revisi UU Pemilu

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat melakukan perubahan undang-undang pemilu (UU) dari daftar program legislatif nasional prioritas tahun 2021 (Prolegnas). Keputusan itu diambil dalam rapat kerja DPR Baleg dengan pemerintah yang secara khusus membahas soal UU Pemilu dan beberapa UU lainnya.

Politik Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang mewakili pemerintah, membenarkan pihaknya telah sepakat mencabut Undang-Undang Pemilu (RUU) dari daftar RUU Prioritas 2021.

“Karena itu pemerintah sepakat, yakni undang-undang pemilu, kami akan mencabutnya,” kata Yasonna dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua DPR RI Baleg Supratman Andi Agtas di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Berita Politik Terkini

Pencabutan tersebut sekaligus menanggapi surat Komisi II DPR RI tentang pencabutan RUU Pemilu dari Daftar Prolegnas Prioritas pada 2021.

“Namun, saya kira tidak perlu ada penilaian penuh karena yang sudah kita sepakati baru akan dipresentasikan dalam pleno,” imbuh Yasonna.

Dengan menghapus RUU Pemilu dari daftar Prolegnas, Pilkada 2022 dan 2023 akan berlangsung serentak pada tahun 2024. Dengan kata lain, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tidak akan berlangsung.

Hal ini diharapkan karena Istana Kepresidenan sebelumnya telah menutup kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. terkait dengan resep resep. Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan undang-undang.

Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UU Pemilu. “Pemerintah tidak menginginkan revisi kedua undang-undang itu, ya. Premisnya adalah bahwa undang-undang tidak boleh diubah sekaligus, dan itu hal yang baik, itu akan lebih diterapkan. Misalnya UU Pilkada Nomor 7 Tahun 2017 sudah dilaksanakan dan disahkan, meski ada kelangkaan hal-hal kecil dalam pelaksanaannya ya KPU akan menyelesaikannya melalui PKPU, ”kata Sekretaris Negara. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply