| by admin | No comments

Penolakan Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pengesahan RUU Omnibus Bill Karya Cipta telah dilakukan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020). DPR mengesahkan Omnibus Job Creation Law, meski banyak ditolak dan dikritik oleh berbagai kalangan di masyarakat. Berbagai studi yang dipublikasikan oleh berbagai institusi menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja akan merugikan pekerja / pekerja.

RUU Cipta Kerja lebih menitikberatkan pada tujuan peningkatan ekonomi, gagal meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Sebagian besar peraturan yang diubah dalam RUU ini banyak berbicara tentang efisiensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun RUU ini tidak mengubah atau membuat peraturan baru tentang pelatihan vokasi atau peningkatan keterampilan. para karyawan.

Politik Indonesia

Padahal, pembicaraan tentang penciptaan lapangan kerja harus erat kaitannya dengan upaya meningkatkan keterampilan calon karyawan.

Alih-alih melindungi pekerja, RUU penciptaan lapangan kerja dapat semakin memarjinalkan komoditas tenaga kerja, yang tergerus oleh investasi dan kebutuhan ekonomi.

Beberapa pasal yang dianggap merugikan pekerja / pekerja adalah:

1. Penyebutan pasal 88B

Pasal 88B dalam UU Cipta Kerja berbunyi :

(1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Amnesty Internasional, pasal tersebut memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan). Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah per satuan untuk menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum.

2. Penghapusan Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan

Pasal 91 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politik Dunia

Pasal tersebut mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila persetujuan upah tersebut lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan perundang-undangan, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar pengusaha akan mendapat sanksi.

Penghapusan pasal 91 UU Ketenagakerjaan akan mengakibatkan pengusaha gagal menghormati upah minimum menurut undang-undang. Dengan kata lain, kemungkinan besar pemberi kerja akan membayar karyawan dengan gaji lebih rendah.

3. Pencantuman Pasal 59 UU Ketenagakerjaan terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT

Jangka waktu maksimum kontrak kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimal tidak diatur secara khusus seperti dalam UU Ketenagakerjaan, tetapi diatur dalam PP No. Selain itu, regulasi teknis yang diterapkan setelah adanya persetujuan omnibus juga tidak membebaskan pengusaha dari kewajibannya untuk mengubah status pekerja sementara menjadi pekerja tetap. Ini menghilangkan keamanan kerja.

Kontrak kerja waktu tetap (PKWT) dibatasi dalam UU Ketenagakerjaan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali (satu kali) paling lama 1 tahun. (satu tahun. Dalam UU penciptaan lapangan kerja, PWKTT tidak dibatasi oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 56 (3) undang-undang.

Misalnya, RUU penciptaan lapangan kerja secara tidak langsung menghapus batas waktu kontrak kerja untuk waktu tertentu dan serahkan kepada para pihak. Artinya peran pemerintah akan melemah, karena tidak dapat melakukan intervensi setelah berakhirnya PKWT. Akibat dari ketentuan ini akan mengakibatkan menjamurnya buruh kontrak.

4. Pasal 77

Pasal 77 UU Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pengusaha wajib menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja.

(2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) hari kerja. minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk industri atau pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pegawai / pekerja di perusahaan diatur dengan kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lain mengenai jam kerja pada industri atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Berita Politik Terkini

Pembatasan waktu kerja yang diatur dalam Pasal 77 ayat kedua masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat perbedaan batas waktu kerja untuk sektor tertentu dan kompensasi dapat merugikan pekerja di sektor tertentu, karena mereka mungkin harus bekerja lebih lama dan menerima gaji. lebih rendah untuk lembur dibandingkan karyawan di sektor lain.

Ketentuan yang tidak jelas tentang kebijakan jam kerja dianggap membuka peluang eksploitasi pekerja lebih lanjut. Hal ini terutama terjadi ketika perusahaan mengizinkan pemberi kerja untuk mengatur waktu kerja karyawan, menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah dalam keadaan tertentu, dan tidak membayar upah berdasarkan upah minimum. Hal ini akan semakin menjerumuskan para pekerja ke dalam jurang eksploitasi.

Politik Indonesia

Leave a Reply