| by admin | No comments

Penunjukkan Langsung Pj Gubernur Jelang Pemilu 2024

Ratusan daerah akan dipimpin oleh Plt Kepala Daerah (Pj.) Yang dilantik oleh pemerintah pusat pada 2022-2024. Para ahli percaya bahwa menjelang pemilihan umum 2024, sistem ini akan menguntungkan orang-orang yang dekat dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa partai.
Terpilihnya ratusan kepala daerah sementara oleh pemerintah merupakan hasil dari UU Pilkada dan UU Pilkada, yang secara serentak akan menyelenggarakan pilkada baru, provinsi, dan kota di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Politik Indonesia

Misalnya, kepala daerah yang diberi mandat akan diganti pejabat sementara yang terpilih oleh pemerintah pusat pada 2022 dan 2023.

Peneliti kebijakan Wasisto Jati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meyakini sistem ini akan menguntungkan lingkaran Jokowi. Memang, Jokowi memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepala daerah.

Dia mengatakan para pihak akan diuntungkan jika mereka bisa mempengaruhi keputusan Jokowi. Pasalnya, mereka bisa mengamankan posisi kepala daerah tanpa harus khawatir mengikuti pilkada.

“Secara politis, aktor yang diuntungkan adalah koalisi pemerintah pusat karena bisa fokus penuh pada Pemilu 2024 tanpa mengkhawatirkan tingkat lokal,” kata Wasisto.

Ia mengatakan, sistem ini juga akan berdampak pada kemenangan pada Pemilu 2024. Ia mengatakan, partai akan berada pada posisi yang lebih baik dalam pemilu jika berhasil mengendalikan pilkada sebelumnya.

Wasisto yakin PDIP akan menjadi partai yang paling diuntungkan pada 2024. Pasalnya, partai ini memiliki kedekatan hubungan dengan Jokowi dibanding partai lain. Berita Politik Terkini

“Menurut saya, PDIP khususnya akan mendapat manfaat lebih dari kebijakan ini daripada anggota partai koalisi lainnya. Karena daerah strategis yang berbeda pada pemilukada rata-rata adalah daerah pemilihan terapung dengan perolehan suara yang tinggi, ”ujarnya.

Sebanyak 271 daerah akan dipimpin oleh kepala daerah sementara. Sebanyak 101 kepala daerah Pilkada 2017 menjabat pada 2022 dan 170 kepala daerah Pilkada 2018 menjabat pada 2023.

Khusus untuk gubernur, akan ada 27 gubernur yang akan habis masa berlakunya, 7 tahun 2022 dan 17 tahun 2023. Gubernur sementara diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri dan kemudian dipilih langsung oleh presiden.

Sementara untuk bupati dan penjabat walikota diusulkan oleh gubernur dan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri. Politik Dunia

“Untuk gubernur, secara hukum kita serahkan kepada presiden. Mungkin presiden juga akan memimpin TPA, membawa pejabat lain sebagai tim penilai akhir, yang berperan penting. Karena masa jabatan yang panjang,” katanya. kata Menteri Tito. Urusan Karnavia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di DPR, Jakarta, Senin (15/3).

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi itu juga menilai pengangkatan pejabat daerah akan sangat politis. Karena itu akan menentukan gelar di tahun 2024.

Ia menduga kedua belah pihak akan berusaha memengaruhi keputusan Jokowi untuk menetapkan Pj. Menurut dia, konflik kepentingan akan sengit di daerah-daerah yang memiliki pemilih, seperti provinsi di pulau Jawa.

“Saya kira itu posisi yang menguntungkan, terutama legislatif dan presiden. Kita harus hati-hati siapa pejabat gubernur, saya kira partai akan bertarung di sana,” kata Asrinaldi.

Politik Indonesia

Leave a Reply