| by admin | No comments

Penyebab PNS DKI Ogah Ikut Seleksi Eselon II

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memperkirakan ratusan pejabat (PNS) asal DKI Jakarta tidak mau dipromosikan karena malas. “Mereka juga malas,” kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (5/12/2021). Menurut dia, kemalasan pejabat DKI Jakarta dipromosikan karena sudah terbiasa dengan besaran tunjangan khusus. Dibandingkan pejabat dari daerah lain, Upah Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta jauh lebih tinggi. “Mereka sudah familiar dengan posisinya saat ini, dan karena terlalu nyaman, akhirnya inovasi improvisasi terkait peningkatan kinerja tidak didorong,” ujarnya.

Politik Indonesia

Ketua Panitia DPRD yang membawahi kepegawaian dan perlengkapan DKI Pemprov menilai tidak pantas bagi PNS DKI untuk menduduki posisi tersebut saat lelang pekerjaan. Pasalnya, tujuan membesarkan TKD bagi PNS bukan untuk memberikan rasa nyaman, melainkan untuk mengurangi tingkat korupsi. “Tujuan kami adalah meningkatkan (menambah) alokasi mereka dengan TKD. Harapannya begitu mereka dibesarkan tidak ada korupsi (menurut mereka), itu cukup, ambisi yang positif akan disebarluaskan, bukan secara lahiriah, ”kata Mujiyono.

Selain itu, Mujiyono juga akan mengkaji apakah Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi salah satu penghambat regenerasi pejabat DKI Jakarta. Sampai saat ini belum terbukti apakah kewenangan TGUPP tersebut membuat banyak pejabat merasa tidak perlu mengisi posisi eselon II. “Datanglah setelah Idul Fitri (akan dibahas terkait keterlibatan TGUPP),” kata Mujiyono.

Selain itu, Mujiyono juga akan mengusut apakah Tim Percepatan Pembangunan Gubernur (TGUPP) Gubernur menjadi salah satu penghambat kaderisasi aparatur pemerintah dari DKI Jakarta. Sebab pada tahap ini, masih harus dilihat apakah kewenangan TGUPP membuat banyak pejabat merasa tidak perlu mengisi posisi Level II. “Datanglah setelah Idul Fitri (akan dibahas terkait keterlibatan TGUPP),” kata Mujiyono. Berita Politik Terkini

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, telah mengumpulkan pejabat dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak mengikuti pemilihan terbuka untuk jabatan eselon II. Anies kemudian marah karena merasa bawahannya tidak mengikuti instruksi seleksi untuk posisi level II. “Kami malu banget. Maksud saya, di sini kami benar-benar malu. Sayang sekali tidak dilakukan instruksi,” kata Anies. Anies mengatakan telah mengumpulkan 239 pekerja awam yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi 17 posisi Tahap II. Namun dari 239 non direktur tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar untuk pemilihan umum. Anies mengimbau 239 petugas tersebut bertanggung jawab menjalankan instruksi dan tidak tinggal diam saat memberi instruksi. “Tapi tidak tenang dan saya harap tidak jadi masalah. Merekalah masalahnya,” kata Anies. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply