| by admin | No comments

Pilkada Serentak & Resiko Kluster Baru Covid 19

Pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia belum juga berakhir. Jumlah kasus positif bahkan meningkat sejak Agustus tahun lalu. Dalam kondisi berisiko tersebut, pemerintah tetap teguh menggelar Pilkada 2020 serentak Desember mendatang. Pilkada selama pandemi berisiko tinggi. Sebagaimana tertera pada hari pertama pendaftaran pascasarjana, 4 September. Banyak pasangan lulusan di berbagai bidang memprovokasi kerumunan dengan memimpin konvoi atau prosesi. Arak-arakan dan iring-iringan dipantau saat pendaftaran calon Pilkada di Kota Medan, Kota Solo, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya.

Berita Politik Terkini

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan pelaksanaan kontestasi politik yang berlangsung pada 9 Desember 2020 itu belum disiapkan secara maksimal. Karena kurangnya persiapan, maka pengalihan Covid-19 akan mudah dan masif, sehingga pilkada serentak di tahun 2020 berpotensi meningkatkan kasus Covid-19 di Indonesia.

Jelas Pilkada akan menarik banyak orang, suka atau tidak uka. Dan semua kebijakan dan kegiatan yang menarik massa pasti akan menambah jumlah kasus. Idealnya, Pilkada akan ditunda, tapi sekarang tidak mungkin, ”ujarnya. KPU sebenarnya sudah mengeluarkan aturan pelaksanaan Pilkada saat pandemi. Namun jika kita menengok kembali ke hari pertama pendaftaran, skema tersebut dinilai belum efektif.

Kekhawatiran lainnya adalah kemampuan incumbent untuk mengembangkan kebijakan yang semakin memudahkan upaya penanganan wabah Covid-19. Pilkada tahun ini sangat populer dengan kandidat yang keluar. Menurut Windhu, para kandidat saat ini bisa menggunakan posisinya untuk menyusun kebijakan yang dikehendaki masyarakat di antara berbagai kendala yang menghalangi warga untuk pindah.

Secara politis, kebijakan ini dapat menguntungkan yang sudah mapan, namun dapat berakibat fatal dan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air. “Karena persepsi masyarakat terhadap kesehatan saat ini rendah karena bosan di rumah. Hal ini bisa mendorong incumbent untuk menyusun kebijakan yang tidak dibenci masyarakat,” terangnya.

Politik Indonesia
Sementara itu, ahli epidemiologi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra khawatir pemerintah tidak menyikapi dua hal secara serius, yakni menjaga kelangsungan pilkada dan melindungi pemilih dari Covid19. Ia tak menampik bahwa PKPU saat ini sedang mengatur protokol kesehatan mulai dari masa pendaftaran, kampanye, survei. Namun, aturan tersebut hanya bisa diterapkan saat calon resmi mendaftar. Proses prapendaftaran, seperti konvoi yang berlangsung kemarin di sejumlah daerah, bisa lolos dari tuntutan.

“Kami berharap pemerintah tidak meremehkan Pilkada. Sedangkan untuk kasus Covid-19 hampir ada 200.000 kasus, jadi bayangkan kita bisa melewati 500.000 nanti dan bahkan melewati sejuta kasus, ”kata Hermawan.

Peningkatan jumlah kasus dapat menyebabkan kejang. Apalagi jika kapasitas rumah sakit tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jumlah tenaga medis terbatas. Dalam situasi seperti itu, menurut Hermawan, bukan tidak mungkin membuat cluster besar alias jumbo di kawasan yang sebelumnya tergolong kawasan hijau. Jadi dia kembali meminta pemerintah untuk tidak memainkan permainan politik nanti. Sangat penting untuk melibatkan ahli kesehatan di lapangan untuk memastikan bahwa setiap wilayah mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Kami mengajak para ahli kesehatan Indonesia dan tenaga kesehatan dari berbagai daerah untuk bergabung dengan KPU, terutama untuk mengurangi pencegahan dan pertolongan saat mood,” kata Hermawan. “Dulu, dia bilang pertimbangan mundurnya pilkada dikorbankan oleh demokrasi, tapi kami yakin kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat harus menjadi prioritas,” imbuhnya. .

Pilkada serentak tahun 2020 digelar di 270 daerah dengan data di 9 kabupaten, 224 kabupaten dan 37 kota. Pesta demokrasi ini terbagi dalam beberapa tahapan. Pemungutan suara akan berlangsung pada 9 Desember. Namun tahapan Pilkada sudah dimulai beberapa waktu lalu. Saat ini Pilkada sedang memasuki tahap pendaftaran, mulai 4-6. Agustus. Pendaftaran hari pertama ditandai dengan prosesi sejumlah pelamar yang mendaftar ke kantor KPU di masing-masing wilayah. Padahal, prosesi atau konvoi dilarang karena rentan tertular virus corona. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply