| by admin | No comments

Pilkada Tinggal Sepekan, Pembagian APD Belum Merata

Protokol kesehatan harus ditegakkan secara ketat selama pemilihan regional atau Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Berbeda dengan keadaan normal, Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus memakai alat pelindung diri atau alat pelindung diri karena terhubung langsung dengan pemilih di lingkungannya. Namun, Mediator Republik Indonesia menemukan bahwa distribusi alat pelindung diri tidak merata. Padahal, pilkada akan digelar sekitar waktu yang sama pekan depan, 9 Desember 2020.

Mediator Mediator mencatat bahwa dari 31 Panitia Pemilihan Kabupaten / Kota (KPU) yang diwawancarai, tidak kurang dari 72% atau 22 KPU kabupaten / kota tidak mendistribusikan APD ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (PPK) .

“Hasil kami mungkin hanya gambaran kecil dari semua daerah di Indonesia yang akan memainkan Pilkada pada waktu yang sama,” kata Ombudsman Profesor Adrianus Meliala dalam konferensi pers virtual di kantornya. dari Jakarta Rabu (2/12). Sedangkan dari 31 kabupaten / kota, hanya 9 KPU kabupaten / kota atau 28% KPU yang mendistribusikan APD. Rinciannya, KPU Kota Depok menyalurkan 95,7% APD.

Selanjutnya KPU Kota Tangerang Selatan membagi PPE 85,7%, KPU Kabupaten Indramayu hingga 71,4% dan KPU Kota Semarang 57,1%. Selain itu, KPU Kota Surabaya berbagi 85,7%, KPU Kota Samarinda 21,3%, KPU Kota Ternate 21,4%, KPU Kabupaten Padang Pariaman 57,1% dan KPU Kabupaten Lombok Utara 57,1%. Politik Dunia

Berdasarkan kelompok produk, persentase penyaluran dari PPK ke PPK di 31 kabupaten / kota sebanyak 28% dibagikan masker sekali pakai, sarung tangan lateks tidak didistribusikan sama sekali, termometer infra merah n ‘hanya didistribusikan hingga 7% dan pakaian pelindung terhadap zat berbahaya didistribusikan hingga 28% .

Kemudian 57% hand sanitizer dilepas, 50% sabun tangan, 57% disinfektan, 43% masker kain, 57% sarung tangan plastik, 43% handuk kain seprai, 72% tempat sampah plastik dan 43 % dari pelindung wajah. Adrian juga melontarkan tuduhan salah urus berupa ketidakmampuan Bupati / KPU kota dalam mendistribusikan alat pelindung diri. Ini karena tidak memperhitungkan keakuratan kepatuhan dengan masa tenggang distribusi.

Ia pun berharap hal itu bisa menjadi pengingat bagi KPU untuk mempercepat penyaluran APD. “Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU dengan menggelar Pilkada secara serentak saat pandemi Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan,” kata Adrianus. Selain itu, mediator juga menemukan bahwa KPU membagikan APD langsung ke SPP atau kantor desa, bukan terlebih dahulu ke PPK. KPU tersebut adalah KPU Kota Ternate dan KPU Lombok Utara. Berita Politik Terkini

Selain itu, Ombudsman RI mencatat adanya ketidaksesuaian data antar data transfer barang dari kabupaten kota / KPU ke PPK yang terjadi di berbagai daerah. Ia pun berpesan kepada Presiden KPU untuk menyusun regulasi yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik barang. Ini dilakukan dengan mengontrol PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara itu, usulan dari Bupati / KPU Kota agar mengupayakan pembagian defisit PPK yang tidak terbagi antara unsur PPK ke PPP. Menurut dia, APD harus kita pastikan bisa didistribusikan paling lambat tiga hari sebelum pemilu.

Politik Indonesia

Leave a Reply