| by admin | No comments

Polemik RUU Otsus Papua

Pada September 2020, Papua kembali menghangat. Masyarakat dan aktivis mahasiswa yang turun ke jalan sudah mengutarakan aspirasi otonomi khusus Papua yang habis tahun ini. Aksi tersebut kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya.
Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Sendiri Khusus Provinsi Papua. Undang-undang tersebut kini diintegrasikan ke dalam program legislatif nasional DPR untuk tahun 2021 (Prolegnas).

Politik Indonesia

Otonomi Khusus bagi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Mandat mereka adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa mereka sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Otsus berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat; mencapai pemerataan pendapatan dari sumber daya alam; penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Otonomi khusus Papua akan berakhir pada 2021.

Namun, praktik di lapangan tak semulus regulasi. LSM dan ormas yang peduli dengan Papua menilai bahwa ketimpangan masih tinggi dan pelanggaran HAM sering dilakukan oleh aparat.

Asumsi ini tidak sepenuhnya dibantah oleh pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengakui korupsi yang dilakukan elit Papua terhadap Dana Otonomi Khusus.

Mahfud mengaku sedang mencari formula terbaik agar dana khusus kemandirian bisa efektif disalurkan ke lapisan bawah masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah juga ingin menambah jumlah uang.

“Karena dana untuk Papua besar, tapi elite di sana korup. Orang tidak mengerti. Nanti kita cari tahu caranya,” kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah ke akun YouTube resmi Kepolisian RI, Jumat (4/12). .

Mahfud berkali-kali menyebut penolakan otonomi khusus terus berlanjut karena terkait dengan jumlah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dana yang disumbangkan akan ditambahkan.

Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Papua membantahnya. Sam Awom, Peneliti KontraS, menilai masalah Papua tidak sepele.

Ia juga tidak sependapat bahwa jumlah uang seringkali menjadi akar permasalahan. “Jakarta (pemerintah pusat) melihat Otsus sebagai uang yang akan ada segala macam uang tambahan. Tapi tidak ada. Karena banyak sekali isu-isu kontroversial di Papua yang harus diselesaikan secara tuntas,” kata Sam yang dihubungi CNNIndonesia. com melalui telepon. Politik Dunia

Menurut Sam, otonomi khusus bukanlah solusi terbaik yang bisa ditawarkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, pemerintah pusat juga kurang memiliki bukti kuat keberhasilan otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001. Evaluasi tidak pernah dilakukan secara mendalam.

Sam mencontohkan, masalah yang harus dilihat saat ini adalah berbagai tindak kekerasan yang diterima masyarakat Papua. Dan ini tidak hanya dimungkinkan dengan menuangkan sumber daya ke dalam kerangka kebijakan otonomi khusus.

“Ketika dia bergabung dengan Jakarta, tidak ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM. Kemudian negara ingin duduk bersama orang Papua,” tegasnya. Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply