| by admin | No comments

Politisasi Vaksin Nusantara ?

Upaya sejumlah anggota DPR untuk menekan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar menerapkan vaksin Nusantara dinilai sebagai bentuk intervensi politik. Tampaknya ada motif ketertarikan dalam industri farmasi global. Saat dalam perjalanan, vaksin ini terhambat oleh keputusan BPOM yang menyetujui pelaksanaan uji klinis (PPUK). Lembaga ini menilai Good Manufacturing Practices Document (CPOB) hingga dan termasuk hasil uji klinis fase I dengan vaksin Nusantara tidak sesuai dengan prinsip penelitian.

Politik Indonesia

Seperti kita ketahui, uji klinis fase I vaksin nusantara ini akan dimulai dengan penyuntikan yang berlangsung hingga 11 Januari. Kemudian tanggal 3 Februari dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan uji klinis Tahap I ini merupakan kerjasama antara Rama Pharma dan AIVITA Biomedis Amerika Serikat, Universitas Diponegoro (Undip) dan Dr. Kariadi Semarang.

Keputusan BPOM membangkitkan antipati para penasihat yang dihormati. Komisi IX DPR menuding BPOM berusaha memblokir vaksin anak-anak Tanah Air, sehingga menuding mereka pilih kasih antara vaksin Nusantara ketimbang vaksin merah putih.

Di tengah kontroversi tersebut, sejumlah anggota DPR mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Rabu 14 April untuk menjalani transfusi darah. Ini disebut rangkaian proses vaksinasi vaksin Nusantara. Diantara peserta yang hadir adalah Wakil Ketua IX DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Golkar Group, Melki Laka Lena. Selain itu, mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo juga hadir di rumah sakit militer tersebut.

Penyidik ​​Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, keikutsertaan anggota Komisi IX DPR dalam rangkaian uji coba imunisasi Terawan menimbulkan masalah baru. Selain itu, Lucius mengatakan karena sejumlah alasan, BPOM juga belum menyetujui untuk melanjutkan uji klinis fase II dengan vaksin tersebut. Di tengah kontroversi itu, kata Lucius, seharusnya DPR menjadi pihak yang mencari solusi di tengah kontroversi vaksin di Indonesia. Politik Dunia

“Ketimbang menjadi pihak yang menyelesaikannya di tengah banyaknya kendala pandemi, DPR justru menciptakan masalah baru dengan membuat masalah pada vaksin Nusantara itu sendiri,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu. (4/14). malam.

Terkait vaksin Nusantara, Lucius meyakini BPOM telah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan apa yang dilakukan anggota DPR saat ini dipandang sebagai inisiatif politik yang tidak bisa dibenarkan.

“Tindakan politik terhadap norma yang ditetapkan tidak mungkin dilakukan. Saya kira BPOM menganggap favoritisme dalam konteks DPR yang memperumit masalah ini, dan tindakan DPR dilihat sebagai bentuk intervensi kutipan oleh BPOM,” ujarnya.

Lucius pun meyakini BPOM adalah pihak yang kredibel dalam menjelaskan vaksin Indonesia ini. Menurut Lucius, hal itu sebenarnya mempolitisasi perwakilan rakyat soal vaksin Nusantara menurut Lucius. Hal tersebut, kata Lucius, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya kebingungan di masyarakat dengan informasi mengenai vaksin Nusantara. “Tindakan politik DPR sepertinya ingin bertemu dengan BPOM, dan ini membuat isu vaksinasi cenderung politis dan kemudian dipolitisasi, dan itu jelas merugikan masyarakat,” kata Lucius.

Tidak hanya itu, kata Lucius, politisasi ini akan menimbulkan persepsi bahwa ada tujuan dibalik vaksin Nusantara ini. “Saya kira kecurigaan itu benar, ada kepentingan di balik upaya DPR, kalau benar yang mereka lakukan adalah upaya untuk mempolitisasi vaksin Nusantara, barulah DPR membuka kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. “dia berkata.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyinggung soal industri farmasi global yang bisa mempengaruhi kebijakan negara. “Sejak awal saya katakan dua industri terpenting di dunia berdampak besar pada sistem politik dan keamanan dunia, hanya dua, industri persenjataan dan industri farmasi, termasuk vaksin,” ujarnya. Kerja sama dengan industri farmasi besar menjadi solusi dalam memproduksi vaksin yang tidak murah. Meski begitu, Agus mengingatkan agar berhati-hati jika Indonesia berencana menciptakan industri farmasi, termasuk vaksin.

Vaksin nusantara yang diproduksi oleh Terawan ini diketahui juga telah didukung oleh AIVITA Biomedical Amerika Serikat. Pengembangan vaksin ini diawali dengan pengalihan teknologi sel dendritik terbaru dari AIVITA Biomedis ke Rama Pharma. Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply