| by admin | No comments

Potensi Kebocoran Data Pemilih

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena gagal melindungi data pemilih dalam pemilu serentak tahun 2020, yang ia pelajari dari simulasi pilkada yang diadakan di Jakarta, Rabu (22). / 07). Afif mengatakan ada risiko bocornya data pemilih saat mendistribusikan undangan ke C6. Karena Komisi melacak Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Politik Indonesia

“Di C6 undangan itu diberikan kepada pemilih, dalam simulasi NIK selesai. NIK sebenarnya bisa langsung ke pemilih, jadi dirahasiakan? Tidak, tidak. Persyaratan?”, Rabu (29-7).

Afif mempertanyakan kebijakan KPU untuk membuka NIK untuk semua pemilih. Pada saat yang sama, KPU menolak permintaan Bawaslu untuk memverifikasi data pemilih berdasarkan perlindungan data pemilih. Juga, NIK pada Formulir C6 sebagian disensor dalam pemilihan sebelumnya. Afif meminta KPU untuk meninjau kebijakannya tentang perlindungan data pemilu yang digunakan. Politik Dunia

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan NIK ditutup sebagian, 2-4 digit dengan memeriksa konversi alamat dan sejenisnya, ā€¯katanya. KPU mengadakan simulasi pemilihan lokal di kantor KPU Indonesia di Jakarta pada hari Rabu (22/07). Pada saat itu, 500 orang dari berbagai bagian masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam simulasi panah kada menggunakan Covid-19 Preventive Health Protocol.

Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 akan berlangsung pada tanggal 9 Desember. Namun, fase telah dimulai kembali sejak 15 Juni setelah periode PSBB. Berita Politik Terkini

Politik Indonesia

Leave a Reply