| by admin | No comments

Potensi Kekacauan Pilkada Jika Digelar April 2024 ?

Wakil Ketua Komisi II RPD RI Luqman Hakim mengingatkan pemerintah akan potensi kericuhan pada fase pemilu 2024 jika digelar pada April atau Mei 2024.

“Saya prediksi akan ada kekacauan di tahapan Pilkada jika referendum berlangsung pada April atau Mei 2024,” kata Luqman di Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

Politik Indonesia

Menurut Luqman, pemerintah dalam refleksinya terhadap usul pemilihan umum 2024 yang akan diselenggarakan pada 24 April tidak melihat pentingnya jarak antara pengesahan hasil pemilu dengan proses pendaftaran calon kepala daerah. untuk CPD, akan dilaksanakan pada Agustus 2024 Undang-undang Pilkada memerintahkan pemungutan suara pada November 2024.

“Saya perhatikan, pemerintah sepertinya masih belum memperhitungkan pentingnya kesenjangan antara pengesahan hasil pemilu dengan tahapan pendaftaran daftar kepala daerah KPUD yang harus diselesaikan paling lambat Agustus 2024. ., ” dia menjelaskan.

Politisi PKB ini bercerita, penyelesaian sengketa Pilkada 2019 memakan waktu sekitar tiga bulan. Jika hari pemungutan suara jatuh pada April atau Mei 2024, maka tidak ada perbedaan waktu antara pengesahan hasil pemilu dan pendaftaran calon kepala daerah KPUD untuk Pilkada saat ini.

“Bahkan, konflik pemilu Agustus 2024 tidak bisa diselesaikan dan hasil pemilu tidak bisa disahkan. Perlu juga diingat bahwa proses pencalonan kepala daerah dari jalur independen membutuhkan waktu yang relatif lama, termasuk waktu pihak penyelenggara untuk melakukan pengecekan nyata dukungan terhadap calon independen,” terang Luqman. Berita Politik Terkini

Luqman memberikan gambaran, jika rata-rata empat orang mendaftar ke partai sebagai calon kepala daerah di 515 kabupaten/kota dan 33 provinsi, maka akan dipilih 2.188 orang oleh partai tersebut. Proses seleksi memakan waktu setidaknya 2,5 bulan. Potensi kebijakan transaksi semakin terbuka.

“Nah, kalau waktunya tidak cukup, kemungkinan besar akan ada kebijakan transaksi. Kalau proses seleksi didominasi praktik transaksi, bisa dibayangkan betapa bagusnya para pengurus daerah. menyusul pilkada serentak tahun 2024.” kata Lukman.

Pemerintah, kata Luqman, harus memiliki pandangan yang sama tentang betapa mendesaknya pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Untuk itu, menurut Luqman, pilkada harus dilaksanakan pada Februari 2024.

“Kalau Pilkada 2024 terpaksa dilakukan April atau Mei, dipastikan tidak akan cukup waktu bagi partai dan masyarakat untuk menyeleksi calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih rakyat pada November 2024. . “jelas Lukman.

Sumber mengatakan, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Pilkada 2024 akan menjadi pemilihan utamanya pada 24 April. Pemilihan itu dilakukan setelah simulasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik. , Hukum dan Keamanan dan DPR.

“Pilkada, haji, pilpres adalah pemilu yang paling penting yang akan dilaksanakan pada 24 April nanti. Nanti akan disempurnakan lagi dengan segala persoalan teknis dan hukum yang terlibat,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube, Jumat. (24) /9).

Mahfud mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kabinet tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat kabinet tertutup, Jokowi akan menetapkan tanggal pemilihan anggota parlemen 2024.

“Opsi-opsi ini akan diputuskan oleh presiden dalam rapat kabinet tertutup. Tapi nanti semua pro kontra akan dibicarakan dengan presiden, DPR dan KPU setiap tanggalnya,” kata Mahfud. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply