| by admin | No comments

Pro Kontra Penghapusan Ambang Batas Nyapres

Sejumlah pihak membahas pro dan kontra penghapusan ambang batas pencalonan presiden dari undang-undang pemilu. Pidato itu muncul setelah ordonansi itu ditentang di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Politik Indonesia
Muhammad Ihsan Maulana meyakini bahwa penghapusan ambang batas presiden akan bermanfaat bagi demokrasi. Dia mengatakan akan ada keadilan antara partai politik peserta pemilu.

“Jika ambang batas dihilangkan, tidak akan ada perbedaan kelas antar partai politik. Semua partai politik, begitu mereka bertekad untuk berpartisipasi dalam pemilihan, memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon,” kata Ihsan.

Ihsan mengatakan, peraturan tersebut telah menciptakan kasta partai politik selama ini. Kasta partai politik dibagi menjadi tiga, yaitu partai politik yang memiliki kursi di DPR, partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum meskipun tidak memiliki kursi di DPR dan partai politik baru.

Dia mengatakan partai politik baru tidak dapat mencalonkan presiden karena mereka tidak memiliki suara atau kursi di RPD. Memang hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dijamin oleh pasal 6A UUD 1945.

Selain itu, penghapusan presidential threshold dipandang sebagai perbaikan sistem presidensial Indonesia. Ihsan mengatakan sistem ambang batas pencalonan presiden tidak sesuai dengan sistem.

“Sistem presidensial adalah lembaga legislatif dan presiden memiliki mandat langsung dari rakyat. Kalau ada pencalonan dengan tiket dan harus ada ambang batas, apalagi ambang batas itu diambil dari pemilu sebelumnya, itu sangat tidak pantas,” katanya. .
Berita Politik Terkini

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, mengatakan penghapusan ambang batas presiden akan membuat calon presiden lebih terbuka. Ini memberi pemilih lebih banyak pilihan.

Hal ini dinilai cocok untuk calon yang memenuhi syarat yang mendapat dukungan minimal dari partai politik. Selain itu, kata Feri, hal itu bisa mengurangi divisi di perusahaan.

“Membangun konstitusi membutuhkan keterbukaan pasangan calon agar tidak terjadi polarisasi dan ketajaman dalam proses penyelenggaraan pemilu,” kata Feri.

Di sisi lain, parpol menolak gagasan penghapusan presidential threshold. Wakil Presiden Jenderal Golkar Nurul Arifin mengatakan hal itu akan merugikan masyarakat karena calon presiden tidak memiliki pendidikan politik.

Ia menilai, presidential threshold menempatkan parpol sebagai pendidik calon presiden. Selain itu, parpol juga berstatus sebagai penanggung jawab pencalonan calon presiden.

“Saya tidak bisa membayangkan ada calon presiden yang bukan dari partai politik. Lalu dari mana dia mendapatkan pelatihan politiknya?” Nurul.

Tiga partai memperebutkan ambang batas presiden yang diabadikan dalam Pasal 222 undang-undang pemilu. Gugatan diajukan oleh Gatot, Ferry Juliantono, Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga gugatan diajukan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal tersebut. Mereka berpendapat bahwa ambang batas presiden tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang adil, dan membatasi jumlah calon yang akan maju dalam pemilu. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply