| by admin | No comments

Pro Kontra RUU Pemilu & Pelaksanaan Pilkada 2024

Revisi RUU Pemilu dan Pilkada menuai pro dan kontra dari masyarakat dan elite parpol, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam draf tersebut.
RUU Pemilu dan Pilkada kini masuk dalam program legislatif nasional DPR tahun 2021 (Prolegnas).

Politik Indonesia

Aturan ini tidak ada dalam pemilu sebelumnya dan dalam UU Pilkada. Dalam UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, pemilu 2022 dan 2023 akan digelar serentak pada 2024.

Beberapa fraksi telah mengukuhkan penolakannya atas usulan judul pilkada 2022 dan 2023. PDIP dan PPP menyatakan telah menolak Pemilu 2022 dan 2023 sesuai dengan RUU Pilkada. Mereka sepakat Pilkada tetap digelar serentak pada 2024.

“Saya kira RUU Pemilu belum tentu dalam pembahasan dan kami, kelompok PPP, tidak percaya [UU Pemilu] perlu diubah lebih jauh,” kata Nurhayati Monoarfa, politisi PPP.

Senada dengan itu, Presiden DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak perlu dilakukan pada tahun 2022 atau 2023. Ia mengatakan pemilihan kepala daerah serentak harus dilaksanakan pada tahun 2024, seperti halnya pemilihan parlemen dan presiden.

“Sebaiknya pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Hal ini sejalan dengan konsep konsolidasi pemerintah pusat dan daerah,” kata Djarot.

Namun, banyak kelompok politik di parlemen yang mendukung usulan penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 itu berdasarkan UU Pemilu. Fraksi pendukung termasuk Nasdem, Golkar dan Demokrat.

Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pilkada bisa berlangsung pada 2022. Berita Politik Terkini

“Tapi kalau kita lihat periodisasinya, seharusnya tahun 2020 dan sudah ada pilkada di tahun 2019, idealnya gelombang kedua terjadi pada tahun 2022,” kata Riza.

Tak hanya soal waktu pemilu, salah satu poin dari RUU pemilu, yakni larangan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut pemilu nasional dan daerah, juga kontroversial. Beberapa pihak mendukung dan menolaknya dengan tegas.

Junimart Girsang, anggota Komite II PDIP DPR RI, mengaku tak setuju dengan usulan tersebut. Menurut dia, setiap orang berhak mengikuti pemilu selama pengadilan tidak mencabut hak politiknya.

“Selama pengadilan tidak memutuskan siapa yang tidak dirampas hak politiknya di pengadilan, dia berhak melanjutkan,” kata Junimart.

Salah seorang anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, juga sependapat. Menurut Luqman, HTI harus dibandingkan dengan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang undang-undang pemilu.

“Tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yaitu menciptakan kekuatan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara-bangsa,” kata Luqman, Rabu (27/1).

Selain itu, hal lain yang memicu kontroversi menyangkut rancangan undang-undang pemilu, yakni ambang batas presiden. Undang-undang pemilu selalu memasukkan ambang batas presidensial atau presidensial sebesar 20%. Angka tersebut tidak mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Angka ini kemudian ditolak dan didukung oleh beberapa pihak. Ketua Badan Komunikasi Strategis PDP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, termasuk salah satu pihak yang menolak usulan tersebut. Putra mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%.

Dia menjelaskan, menurunkan ambang batas presiden menjadi 0% akan memberi publik lebih banyak pilihan bagi pemimpin masa depan.

“Demokrat [mengusulkan] ambang batas presiden 0%,” kata Herzaky dalam pernyataan yang diterima Selasa (26 Januari) oleh CNNIndonesia.com.

Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak meragukan electoral threshold 20 persen atau sebaliknya. Dasco mengatakan Gerindra menerima dan mengikuti ambang batas presiden yang ditentukan.

“Kami juga mengkomunikasikan ambang batas presiden. Prinsipnya kita mau 20%, 25% yang kita (Gerindra) ikuti, ”kata Dasco. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply