| by admin | No comments

Problem Surat Suara Rusak

Penyelenggara pemilu di beberapa daerah Pilkada 2020 prihatin. Memang, saat pencoblosan kurang dari dua pekan, persiapan logistik masih menemui kendala di lapangan.

Politik Indonesia

Masykuruddin Hafidz, Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, mengatakan hingga kemarin (25/11) pihaknya telah menerima 46 laporan masalah pasokan logistik. Jumlah ini mungkin saja bertambah karena prosesnya masih berlangsung.

Permasalahan yang dihadapi daerah, lanjut Masykuruddin, cukup beragam. Dimulai dengan surat suara yang salah, surat suara yang berkualitas buruk, logistik pengiriman yang salah, logistik yang rusak, penundaan produksi. Ini beberapa contoh permasalahan di daerah, katanya kemarin dalam sosialisasi pengelolaan logistik pilkada.

Misalnya di kota Tarakan banyak surat suara yang bercak tinta, buram dan asimetris sehingga tidak ada foto calon. Lalu ada kasus kekurangan surat suara di Djambi, puluhan ribu surat suara rusak di Dumai dan penundaan pencetakan di Boven Digul. “Di Boven Digul, salah satu calon meninggal, jadi ada wakilnya,” kata mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) itu. Berita Politik Terkini

Bawaslu berharap proses distribusi logistik strategis diatur oleh KPU. Misalnya, daerah terpencil atau pulau harus diberi prioritas. “Mudah-mudahan tidak ada suara lagi, hanya karena logistiknya belum ada,” harapnya.

Pakar KPU Muhammad Fadillah memuji hasil pengawasan Bawaslu. Menurutnya apa yang dikatakan Bawaslu RI akan menambah informasi bagi partainya. “Perlu pengawasan intensif agar daerah dikelola dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kombes Kristono, Kapolri Renops Sops Polri, mengatakan logistik pemilihan umum diawasi oleh Polri. Dari proses produksi, distribusi hingga penyimpanan logistik di gudang KPU. “Ada 1.586 pegawai yang menjaga gudang KPU,” ujarnya. Politik Dunia

Kristono menambahkan, dalam persiapan logistik, polisi mengantisipasi sejumlah pelanggaran. Dari pencurian logistik, pemalsuan, vandalisme, duplikasi, korupsi logistik hingga pelanggaran protokol kesehatan.

Politik Indonesia

Leave a Reply