| by admin | No comments

Program Bela Negara

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pertahanan Negara.
Dalam PP yang ditandatangani 12 Januari 2020 itu, persoalan mobilisasi rakyat untuk pertahanan negara sudah diselesaikan. Presiden memiliki kekuasaan untuk memobilisasi warga sipil untuk keperluan pertahanan dan menjadi pasukan cadangan, yang kemudian berada di bawah kendali Panglima TNI (aturan 91 (1)).

Politik Indonesia

Dalam PP bela negara, Jokowi mengatur komponen cadangan (komcad) – mulai dari rekrutmen, pelatihan, mobilisasi hingga hak dan kewajiban.

Sejatinya, bela negara sudah menjadi salah satu program yang digalakkan Kementerian Pertahanan sejak tahun 2020. Berita Politik Terkini

“Persiapan Komcad sudah matang dari awal. Sekarang, saat PP dilepas, TNI akan segera memulai proses rekrutmen dan pelatihan,” kata Sekretaris Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak saat itu. melalui SMS Senin (18/1).

Komponen cadangan akan terdiri dari tiga dimensi menurut komponen utamanya, yaitu TNI: Udara, Laut, Darat.

Dalam teks PP pasal 58 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang telah menyelesaikan proses seleksi harus mengikuti kursus pelatihan selama tiga bulan dan harus mendapatkan klasifikasi sesuai kelas yang diatur dalam dimensi TNI.

Alokasi pangkat sendiri diatur dengan peraturan menteri, tidak ada hak tambahan dari pengangkatan.

Selain itu, Pasal 58 (3) mengatur bahwa pangkat hanya dapat digunakan selama masa aktif unsur cadangan.

Pasal 62 menegaskan bahwa masa bakti Komcad dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktif dan tidak aktif. Masa aktif meliputi pelatihan dan mobilisasi (Pasal 63).

Untuk mobilisasi yang sebenarnya, baru bisa dilakukan oleh ketua setelah berkonsultasi dengan DPR (Pasal 88).

Pasal 62 menegaskan bahwa masa bakti Komcad dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktif dan tidak aktif. Masa aktif meliputi pelatihan dan mobilisasi (Pasal 63).

Untuk mobilisasi yang sebenarnya, baru bisa dilakukan oleh ketua setelah berkonsultasi dengan DPR (Pasal 88).

Warga negara yang menjadi bagian dari komponen cadangan juga berhak menyatakan penghargaan dalam bentuk gelar atau penghargaan, asalkan mereka telah mengabdi selama mobilisasi (Pasal 102). Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply