| by admin | No comments

Program Pemerintah : Food Estate

Pemerintah berencana mendirikan Food Estate atau pengembangan pangan di tengah Kalimantan. Proyek ini akan berjalan selama dua tahun mulai tahun 2020 hingga 2022 dan akan dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan menghubungkan Kementerian UPPR dan Kementerian Pertahanan.

Kepala Biro Humas dan Penerangan Masyarakat Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan program itu dipimpin Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan Kalteng menjadi warung pangan nasional. Program ini juga berbeda dengan budidaya padi atau pengembangan padi, tetapi mengintegrasikan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada lahan yang tersedia.

Luas permukaan yang akan digarap proyek ini seluas 164.598 hektar. Rinciannya, kata Kuntoro, areal intensifikasi seluas 85.456 hektare dan luas perluasan 79.142 hektare. Tahun ini dia akan mulai mengembangkan areal seluas 30.000 hektar sebagai model pertanian pangan modern. “Pembangunan ini sedang dilakukan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 hektare dan Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare,” ujarnya kepada kantornya, Kamis (25/6). .

Politik Indonesia

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo fokus di sektor pangan menghasilkan 5 ton beras per hektar. Acres. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan mengintensifkan persawahan di lahan basah yang saat ini berproduksi, namun hasil panennya masih rendah.

Jalur intensifikasi, kata dia, adalah memperbaiki model usahatani padi yang ada. Beberapa hal yang akan dilakukan antara lain perbaikan sarana dan prasarana pertanian, pemanfaatan bibit unggul dan pupuk tepat guna, serta tanaman obat dan dolomit untuk lahan rawa.

Dalam waktu dekat, kata Syahrul, langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan lahan dan mengirimkan peralatan untuk pengerjaan proyek tersebut. Persiapan untuk keduanya hampir selesai dan hanya membutuhkan beberapa alat lagi agar bisa optimal. “Ini terjadi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kami sedang bekerja sama,” kata Syahrul kepada Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (23/6).

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah ditunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk menggarap intensifikasi lahan awal. Bulog mencatat hasil panen dari program ini. Kami mengikutinya di belakangnya. Kementerian Pertanian mengoordinasikan pemupukan dan benih, ”ujarnya kepada Kementerian Perekonomian, Selasa (23/6).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada tahun ini pihaknya akan mulai merancang pemulihan jaringan irigasi di areal pakan yang sudah banyak didominasi persawahan. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen yang menurutnya dibatasi oleh irigasi. “Minggu lalu kami menyempatkan diri untuk datang ke sana bersama ahli tanah dan rawa. Luas fungsional 57.200 hektar masing-masing hanya memproduksi 1,7-2,9 ton. Acres, ”kata Basuki, Rabu (24/6), saat rapat dengan panitia V DPR.

Namun, proyek ini mendapat kecaman dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Menurutnya, lahan yang disiapkan dalam pembangunan lahan gambut sejuta hektare (PLG) di masa orde baru itu tidak sesuai. Lebih baik dilakukan pada lahan yang cocok untuk penanaman PLG di bawah Presiden Suharto dimulai pada tahun 1995 dengan Keputusan Presiden No. 82/95. Berita Politik Terkini

Sebelumnya, rencananya akan dibuat lahan gambut seluas 1,45 juta hektare guna menopang stok beras nasional. Kebijakan ini dilaksanakan setelah terjadi pengurangan luas lahan pertanian dari 16,6 juta hektar menjadi 13,4 juta hektar selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 1983 hingga 1993. Dipilihnya Kalimantan Tengah sebagai lokasi tersebut karena memiliki 5,8 juta hektar rawa.

Selain itu, proyek ini juga akan menjadi tujuan transmigrasi baru yang akan menampung 1,7 juta jiwa atau 316.000 KK. Proyek ini gagal dan selesai pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/98 dari Presiden B.J Habibie. Sesar tersebut akibat gangguan irigasi, seperti lahan kering di Kabupaten Kapuas.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Rehabilitasi Lahan Gambut. Daniel juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan rencana dan konsep serta meninjau kesiapan negara. “Dan harus melibatkan masyarakat petani di sana,” ujarnya

Koalisi 161 organisasi masyarakat sipil bahkan dengan keras menolak program food park. Dalam keterangan resminya yang diunggah ke situs ELSAM, disebutkan bahwa proyek ini dapat menambah kerugian negara. Hal itu tercermin dari proyek PLG Orde Baru yang menelan anggaran Rp 1,6 triliun namun gagal, bahkan anggaran rehabilitasi bertambah Rp 3,9 triliun.

“Hampir seluruh proyek agrowisata dan industri pangan di Indonesia yang mengandalkan pembangunan skala besar dan modal APBN yang melibatkan pelaku usaha terus gagal dan menghadapi masalah korupsi,” katanya. Politik Dunia

Mereka juga yakin bahwa program Food Park dapat merusak lahan gambut yang merupakan ekosistem unik dan penting bagi keseimbangan iklim, melindungi keanekaragaman hayati di lahan basah, dan mencegah penyakit zoonosis yang merusak satwa liar. “Proyek pengembangan lahan pakan ternak menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap perlindungan ekosistem gambut,”.

Politik Indonesia

Leave a Reply